Waka Komisi IX DPR Dukung Moratorium SPPG Baru, Dorong Dapur MBG di Sekolah

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung moratorium pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru nan dilakukan ketua baru Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mendorong adanya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis sekolah.

"Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen alias dapur berbasis sekolah," kata Charles kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Charles mengatakan dapur MBG di sekolah memungkinkan penerima faedah bakal tepat sasaran. Ia meyebut perihal itu bakal membuka partisipasi sekolah dan masyarakat dalam program MBG.

"Model ini memungkinkan pengelolaan nan lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan akomodasi nan telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program," katanya.

School-based kitchen dinilai Charles sesuai dengan tujuan MBG. Ketua DPP PDI Perjuangan ini menilai efektivitas pelayanan MBG bakal lebih terkoordinasi.

"Pendekatan school-based kitchen juga lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berkedudukan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik nan menjadi sasaran program," kata Charles.

"Dengan memanfaatkan prasarana nan sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program," tambahnya.

Charles menyambut baik langkah pembenahan BGN nan difokuskan bagi penerima manfaat. Ia mau program MBG memberikan faedah nan nyata bagi masyarakat.

"Kami menyambut baik beragam langkah pembenahan nan diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran konsentrasi dari jumlah menjadi kualitas MBG," kata Charles.

"Fokus baru kebijakan ini adalah nan selama ini kami tunggu untuk memastikan program melangkah lebih efektif, efisien, dan memberikan akibat nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat," sambungnya.

Ia menilai moratorium pembangunan dapur baru dinilai memberi kesempatan bagi BGN untuk melakukan pertimbangan menyeluruh. Termasuk mengenai dengan tata kelola program, SOP, hingga peningkatan kualitas SDM.

"Serta memastikan seluruh dapur nan telah beraksi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi nan ditetapkan. Terlebih dalam kondisi finansial negara nan sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan nan bijak dan bertanggung jawab," imbuhnya.

Sebelumnya, BGN menghentikan sementara pendaftaran dapur baru untuk program MBG. Kebijakan moratorium ini menjadi salah satu langkah nan diambil ketua baru BGN dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus penataan penyelenggaraan program.

"Hal utama nan telah kami telaah dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konvensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Nanik menjelaskan terdapat empat langkah utama nan disiapkan BGN untuk memperbaiki penyelenggaraan program MBG. Pertama, refocusing penerima faedah agar program lebih tepat sasaran. Kedua, penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru.

"Dalam rangka efisiensi anggaran maka perihal nan kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," ujarnya.

Saksikan Live DetikPagi:

(dwr/amw)