Waka DPD Yorrys Dorong Otsus Papua Diukur dari Manfaat bagi Masyarakat

Jakarta -

Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menyoroti pentingnya memastikan Otonomi Khusus (Otsus) Papua betul-betul berakibat bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Otsus tak cukup diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari faedah nan dirasakan masyarakat Papua.

Hal itu disampaikan Yorrys merespons pidato pengantar Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

"Saya sependapat bahwa Otsus Papua kudu kita kawal bersama. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa besar anggaran nan diberikan, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta perlindungan terhadap masyarakat adat," ujar Yorrys di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2026).

Ia menegaskan bahwa masyarakat budaya kudu ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Setiap kebijakan dan program di Papua perlu memperhatikan karakteristik, identitas, sejarah, serta kewenangan masyarakat setempat.

"Pembangunan tidak boleh menghilangkan identitas masyarakat Papua. Masyarakat budaya kudu dilibatkan dan menjadi bagian utama dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya," katanya.

Ia mendorong pengelolaan biaya Otsus dilakukan secara tepat sasaran dan transparan agar anggaran betul-betul diterjemahkan menjadi pelayanan publik, pembangunan manusia, dan peningkatan kesejahteraan.

Ia juga menilai pembangunan Papua kudu melangkah beriringan dengan penyelesaian persoalan keamanan dan kemanusiaan. Berbagai proyek pembangunan, termasuk proyek strategis nasional, perlu dilakukan dengan pendekatan nan arif dan dialogis, serta melibatkan masyarakat setempat agar tidak memunculkan rasa ketidakadilan.

"Papua tidak bisa hanya dilihat dari nomor pertumbuhan ekonomi. Ada persoalan keamanan, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pelayanan dasar nan kudu ditangani secara bersamaan. Kita mau pembangunan menjadi jalan keluar, bukan menambah persoalan baru," tegasnya.

Ia menilai DPD RI mempunyai posisi strategis untuk memastikan bunyi masyarakat Papua masuk dalam kebijakan nasional. Menurutnya, aspirasi wilayah kudu dikonsolidasikan dan ditindaklanjuti melalui kerja kelembagaan, termasuk melalui Panitia Khusus (Pansus) Papua.

"Pansus Papua kudu menjadi ruang untuk mendengar langsung masyarakat, memandang persoalan di lapangan, dan menghasilkan rekomendasi nan konkret. Kita tidak boleh hanya mengidentifikasi masalah, tetapi kudu mencari jalan keluarnya," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pesan Ketua DPD RI dalam Sidang Bersama kudu diterjemahkan menjadi komitmen berbareng untuk memperkuat Otsus sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

"Jangan sampai Otsus hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam faedah nan dirasakan rakyat. Keadilan untuk Papua adalah bagian dari keadilan Indonesia. Kita mau membangun Papua berbareng masyarakat Papua, untuk kesejahteraan masyarakat Papua, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya.

(akn/ega)