Wagub Bali Giri Prasta Jelaskan SiLPA Rp712 Miliar ke DPRD

, DENPASAR, – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta memberikan jawaban atas sorotan tajam keempat fraksi DPRD Bali mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 nan mencapai lebih dari Rp712,87 miliar. Ia menegaskan bahwa pihaknya mempunyai pandangan nan sama dengan majelis mengenai pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Wagub Giri, besaran SiLPA tersebut merupakan akumulasi dari beragam komponen. Komponen itu meliputi biaya nan berkarakter terikat serta hasil efisiensi dalam penyelenggaraan program dan proses pengadaan peralatan maupun jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Wagub Giri di Denpasar pada Selasa, sebagai respons atas kekhawatiran fraksi-fraksi di DPRD Bali. Sebelumnya, majelis menilai bahwa SiLPA nan tinggi tidak selalu mencerminkan kehati-hatian fiskal, melainkan bisa menjadi indikasi adanya program pembangunan nan tertunda alias belum terlaksana secara maksimal.

Optimalisasi Pendapatan Daerah

Lebih lanjut, Wagub Giri menjelaskan bahwa tingginya realisasi beberapa jenis pendapatan pada tahun anggaran 2025 merupakan buah dari optimasi pengelolaan potensi daerah. Ia menyebut perkembangan aktivitas ekonomi telah melampaui dugaan nan digunakan saat penyusunan APBD.

Oleh lantaran itu, Pemprov Bali berkomitmen untuk terus menyempurnakan kualitas perencanaan pendapatan ke depannya. Tujuannya agar proyeksi pendapatan semakin jeli dan adaptif terhadap dinamika perekonomian.

Giri menekankan bahwa realisasi Pendapatan Daerah 2025 nan melampaui sasaran menunjukkan semakin optimalnya tata kelola pendapatan. Capaian ini didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, penguatan tata kelola, digitalisasi pelayanan, serta meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi tanggungjawab perpajakan dan retribusi daerah.

“Realisasi Retribusi Daerah nan melampaui sasaran disebabkan oleh adanya sumber penerimaan baru nan tidak direncanakan sebelumnya, ialah kerja sama pemanfaatan aset daerah, termasuk penyelesaian tanggungjawab para mitra kerja sama,” kata Giri.

Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

Meskipun telah memberikan penjelasan mengenai besaran SiLPA, Wagub Giri tetap memandang seluruh masukan dari DPRD Bali sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Ia menilai pandangan majelis merupakan bagian dari komitmen untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan wilayah nan semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil demi kesejahteraan masyarakat Bali.

Ke depan, Pemprov Bali memastikan bakal terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah strategis nan bakal ditempuh meliputi peningkatan penerimaan retribusi wilayah serta pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA).

“Pemprov Bali berpandangan bahwa peningkatan pendapatan wilayah kudu terus dilakukan melalui penguatan pedoman data, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta optimasi potensi wilayah secara terukur dan berkelanjutan,” tuturnya.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara