Wacana Kenaikan Gaji Kepala Daerah di Tengah Maraknya OTT

Di sisi lain, Komisi II DPR mengusulkan agar kewenangan finansial kepala wilayah dan wakil kepala wilayah tidak hanya dinaikkan, tetapi juga dirumuskan ulang dengan skema remunerasi berbasis capaian kinerja.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, reformulasi tersebut diperlukan agar pemberian kewenangan finansial menjadi lebih proporsional. Menurutnya, skema berbasis keahlian juga diharapkan dapat menekan potensi penyalahgunaan wewenang, termasuk tindak pidana korupsi.

"Karena itu, kami juga mendorong agar dilakukan reformulasi terhadap kewenangan finansial kepala wilayah dan wakil kepala wilayah secara proporsional dan berbasis capaian kinerja," kata Rifqi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Usulan tersebut merupakan salah satu aspirasi nan disampaikan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), serta Asosiasi Wakil Kepala Daerah dalam rapat berbareng Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rifqi menjelaskan, skema baru nantinya bakal memberikan penghargaan bagi kepala wilayah dan wakil kepala wilayah nan bisa memenuhi sasaran kinerja. Sebaliknya, mereka nan tidak mencapai sasaran juga perlu dievaluasi.

"Kita tentu mau memberi penghargaan, reward kepada kepala wilayah dan wakil kepala wilayah berkinerja baik, tetapi kita juga tidak boleh tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala wilayah dan wakil kepala wilayah nan kinerjanya belum mencapai capaian," tegasnya.

Menurut Rifqi, sistem remunerasi nan lebih proporsional dan berbasis keahlian diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meminimalkan penyalahgunaan kewenangan. Dia pun menyinggung tetap adanya kepala wilayah nan terjaring OTT dalam kasus dugaan korupsi.

"Ujungnya salah satunya kita tentu berambisi potensi penyalahgunaan kewenangan, termasuk korupsi di dalamnya, bisa kita minimalisir," ujar Rifqi.