Video:1,5 Juta Ton Pupuk Urea RI Jadi Rebutan, Diekspor ke Australia

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia menyelenggarakan Food Summit 2026 "Indonesia Food Safety Urgency: Towards a New Policy Framework" nan ditujukan untuk mendorong pemahaman bersama, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta merumuskan rekomendasi strategis dalam penguatan sistem keamanan dan mutu pangan nasional.

Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga, Bara Krishna Hasibuan dalam Food Summit 2026 menyampaikan langkah pemerintah memastikan keamanan stok dan nilai pangan di tengah gejolak global.

Pemerintah mendorong produksi pangan utama dengan sasaran pada 2027 dapat mencapai swasembada 4 komoditas ialah beras, garam, gula dan jagung. Menghadapi tegangan dunia ini, pemerintah mewaspadai akibat perang terhadap komoditas pangan impor seperti gandum dan kedelai mengenai rantai pasok dunia.

Selain impor bahan pangan langsung, pemerintah juga mencermati bahan baku pupuk nan terimbas gejolak perang utamanya fosfat, sulfur dan kalium sehingga tengah diupayakan bahan pengganti nan bisa diproduksi dalam negeri.

Dari sisi produksi pupuk nasional di tengah perang Timur Tengah, Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia (Persero), Dwi Satriyo Annurogo mengatakan produksi Pupuk Indonesia saat ini sebesar 14,8 juta ton untuk mendukung produksi pangan dalam negeri ialah Urea dan NPK.

Dimana untuk Pupuk Urea bahan baku berasal dari gas alam nan berasal dari dalam negeri dengan sasaran produksi 7,8 juta ton sementara kebutuhan hanya 6,3 juta ton sehingga sisanya bisa di ekspor ke Australia. Namun dari Pupuk NPK, bahan baku unik Sulfur mengandalkan Negeri Teluk maka bakal diganti dengan masam sulfat dari Freeport dan Aman Mineral.

Dari American Chamber Of Commerce in Indonesia, Managing Director AmCham Indonesia, Donna Priadi mengungkapkan akibat gejolak geopolitik dan ekonomi dunia terhadap perdagangan RI-AS lantaran mengganggu mengenai logistik dan rantai pasok global.

Pengusaha Indonesia menghadapi tantangan dan gangguan pasokan bahan baku mengenai biaya logistik dan perizinan sehingga diharapkan support pemerintah mengenai kepastian izin dan mendukung suasana investasi.

Selengkapnya simak perbincangan Andi Shalini dengan Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga, Bara Krishna Hasibuan serta Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia (Persero), Dwi Satriyo Annurogo dan Managing Director AmCham Indonesia, Donna Priadi dalam Food Summit 2026, CNBC Indonesia(Senin, 20/04/2026)

Add as a preferred
source on Google