Utut Adianto Tegaskan RI Tetap Bebas Aktif di Tengah Dinamika Global

Jakarta -

Anggota MPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Utut Adianto menegaskan Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global. Termasuk di antaranya pasca keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat (AS).

Utut menjelaskan langkah Indonesia berasosiasi dengan BRICS semata-mata bermaksud memperluas pasar ekonomi dan mendorong pertumbuhan nasional. Keanggotaan tersebut dinilai memberikan kesempatan besar mengingat negara-negara BRICS mencakup sebagian besar populasi dunia.

"Tujuan utama kita adalah memperluas pasar dan memperkuat ekonomi. Ini bukan soal berpihak, tetapi gimana Indonesia bisa mengambil faedah di tengah percaturan global," ujar Utut, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).

Utut juga menepis kekhawatiran bahwa masuknya Indonesia ke BRICS maupun kerja sama pertahanan dengan AS bakal menggeser posisi Indonesia menjadi bagian dari aliansi tertentu. Ia memastikan Indonesia tidak bakal terjebak dalam blok kekuatan manapun.

"Kita tetap bebas aktif. Tidak masuk aliansi militer," kata Utut.

"Justru ini menjadi nilai tambah lantaran kita bisa berkawan dengan semua pihak," sambungnya.

Terkait kesepakatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan AS nan ditandatangani di Pentagon pada Senin (13/4) lalu, Utut menegaskan tidak ada pemberian akses bebas (blanket overflight) terhadap wilayah udara Indonesia.

"Kedaulatan udara tetap mutlak. Tidak ada itu akses bebas," tegas Utut.

"Semua tetap kudu melalui izin sesuai patokan nan berlaku," lanjutnya.

Utut menjelaskan kerja sama tersebut berfokus pada peningkatan kapabilitas pertahanan melalui tiga pilar utama, ialah modernisasi perangkat utama sistem senjata (alutsista) dan transfer teknologi, pendidikan militer profesional, serta peningkatan interoperabilitas melalui latihan berbareng seperti Super Garuda Shield.

Utut juga menanggapi kekhawatiran mengenai keberadaan kapal militer AS di Selat Malaka. Menurut Utut, perihal tersebut tidak perlu disikapi secara berlebihan selama tidak melanggar kedaulatan Indonesia.

"Indonesia tidak dalam posisi berbeda dengan negara manapun. Selama melintas sesuai patokan internasional dan menghormati wilayah kedaulatan, tidak perlu dikhawatirkan," ujar Utut.

Di sisi lain, Utut berencana memanggil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin untuk menjelaskan sejumlah rumor strategis, termasuk kerja sama pertahanan tersebut.

Rapat kerja dijadwalkan setelah masa reses nan dipercepat pada pertengahan Mei 2026.

Terkait misi perdamaian TNI di bawah naungan UNIFIL, Utut secara pribadi menyatakan Indonesia sebaiknya tetap melanjutkan komitmennya.

Utut menilai keikutsertaan Indonesia merupakan bagian dari petunjuk konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia.

"Kita sudah berkomitmen. Sebaiknya tidak ditarik," kata Utut.

"Yang krusial kita pastikan perlindungan maksimal bagi prajurit kita," sambungnya.

Selain itu, Utut juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian pertahanan nasional, termasuk pengembangan teknologi militer dalam negeri.

Utut menekankan Indonesia kudu beralih bentuk dari sekadar pembeli menjadi produsen perangkat pertahanan.

"Kalau kita mau kuat, kita kudu punya saintis dan teknologi sendiri. Tidak bisa terus berjuntai sebagai pembeli," ujar Utut.

Dalam kesempatan nan sama, Utut mengungkapkan pembahasan revisi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) tetap ditunda. Hal ini menyusul adanya catatan dari Mahkamah Konstitusi nan meminta sejumlah perbaikan.

"Revisi belum menjadi prioritas lantaran pemerintah sebagai pengguna belum siap. Kita tunggu kesiapan dari pihak eksekutif," kata Utut.

Menutup pernyataannya, Utut membujuk seluruh pihak untuk menjaga persatuan nasional di tengah situasi dunia nan semakin kompleks.

"Kita kudu tetap solid. Indonesia kudu menjadi bangsa nan kuat, mandiri, dan tetap berorientasi pada perdamaian," pungkasnya.

(akd/ega)