'Tukar Jabatan' 2 Jenderal TNI

Presiden Prabowo Subianto menukar kedudukan dua jenderal dalam kabinetnya ialah Maruli Simanjuntak dan Tandyo Budi Revita. Maruli sekarang menjadi Wakil Panglima TNI dan Tandyo menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Pelantikan keduanya digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Namun, Maruli tidak hanya menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli juga ditugaskan Prabowo sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNNPDT).

Pelantikan diawali dengan pembacaan Keppres. Prabowo kemudian memandu keduanya untuk mengucap sumpah dan janji.

"Bahwa saya, bakal setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta bakal menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma hormat saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas kedudukan bakal menjunjung tinggi etika kedudukan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Prabowo nan diikuti para pejabat nan dilantik.

Maruli mengungkap pengarahan Prabowo nan menugaskannya memimpin BNPPDT. Badan tersebut bakal difokuskan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan dan wilayah terpencil.

Maruli mengatakan badan pengelola perbatasan sebenarnya sudah ada dan selama ini dipimpin sementara oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kini, badan tersebut dikembangkan dengan memperluas tugasnya hingga mencakup pengelolaan wilayah terpencil.

"Jadi memang ini menurut saya buahpikiran nan luar biasa ya itu sebenarnya badannya tuh sudah ada jadi badan pengelola perbatasan nan sekarang ad interim itu oleh Mendagri. Jadi ini dikembangkan lagi lantaran kebetulan saya beberapa tahun ke belakangan ini banyak sekali mengerjakan untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat di daerah-daerah terpencil," kata Maruli di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Menurut Maruli, Prabowo mau pemerintah lebih berfokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nan tinggal di perbatasan dan wilayah terpencil. Sementara itu, sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli bekerja membantu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

"Itu nan mungkin jadi buahpikiran dari Bapak Presiden untuk lebih konsentrasi pada masyarakat-masyarakat nan di perbatasan-perbatasan dan terpencil ini. Ini jadi badannya kelak dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, jadi sekarang jadi pengelola perbatasan dan wilayah terpencil itu kelak tugas saya. Kalau Wakil Panglima ya jelas Wakil Panglima dalam membantu Panglima," ujar Maruli.

Maruli menegaskan pengelolaan BNPPDT bukan semata-mata menjadi tugas TNI. Menurutnya, badan tersebut merupakan lembaga tersendiri nan bakal berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga mengenai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dan wilayah terpencil.

"Iya, sebenarnya bukan oleh TNI. Badannya memang sudah ada, organisasinya sudah ada dengan penambahan selain mengelola perbatasan ini kenapa nggak kita tingkatkan perekonomian masyarakat wilayah tersebut. Itu kan tidak selalu kami kudu mempunyai biaya, itu kita bisa membantu mengkoordinasikan ke kementerian desa, kita bantu mungkin kementerian-kementerian nan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah," ucap Maruli.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala BNPPDT, Maruli juga membuka kemungkinan melibatkan prajurit TNI nan bekerja di wilayah-wilayah tersebut. Menurut dia, keberadaan prajurit dari tiga matra TNI dapat mendukung koordinasi di lapangan.

"Ya, kan kita itu nan kita bakal lihat kelak di daerah-daerah tersebut ada Yon TP, kita bakal pergunakan. Ada mungkin Angkatan Udara nan kadang-kadang mereka juga banyak di daerah-daerah pesisir kan Angkatan Laut. Mereka jika mungkin saya di posisi Wakil Panglima ini bakal juga membantu untuk berkoordinasi gitu," imbuhnya.

Sementara Tandyo mengatakan sebagai KSAD, dirinya mendapat tugas mempercepat program pemerintah. Mulai dari Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, hingga ketahanan pangan.

"Tentunya ini bakal menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat khususnya untuk operasionalisasi. Apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan. nan menjadi tugas dari Bapak Presiden bakal segera kita selesaikan," ujarnya.

Selain soal mempercepat program pemerintah, Tandyo bicara mengenai penanganan karhutla. Dengan sebaran prajurit AD di wilayah Indonesia, dia bakal mengerahkan keahlian untuk membantu pemadaman.

"Ya jika untuk karhutla, pastikan TNI Angkatan Darat paling banyak sebarannya. Untuk bisa mempercepat membantu pemadaman khususnya lahan-lahan gambut ini, bakal mengerahkan semampunya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemadaman ini," ucap Tandyo.

Arahan lain dari Prabowo, kata Tandyo ialah mengenai Papua. Tandyo mengatakan poin konsentrasi adalah TNI AD adalah kesejahteraan masyarakat Papua, namun gangguan keamanan setempat tetap bakal menjadi konsentrasi penanganan oleh TNI AD.

"Saya kira salah satu untuk nan menjadi prioritas untuk penyelesaian di dari programnya Bapak Presiden adalah Papua. Ya, apakah itu dari sisi kesejahteraan, apakah itu dari sisi gangguan keamanan," sebutnya.

Tandyo mencontohkan penanganan golongan pidana bersenjata (KKB) di Maybrat, Papua Barat Daya. Hal itu menjadi salah satu upaya TNI untuk menyadarkan masyarakat Papua nan hendak membelot dari NKRI.

"Dalam dua-tiga hari ini kan di Maybrat nan selama ini cukup rame dua tiga tahun nan lalu, jika dimonitor dua hari nan lampau kan ada nan turun, ada nan kita tangkap. Tentunya ini bakal menjadi deterrent kepada nan saudara-saudara kita nan belum sadar untuk bisa kembali ke NKRI," imbuhnya.

(eva/maa)