Trump Ditusuk dari Dalam, Pemberontakan Senyap Guncang Pemerintahan AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Dominasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tubuh Partai Republik mulai menghadapi ujian baru. Setelah bertahun-tahun nyaris tanpa perlawanan berfaedah dari rekan-rekannya sendiri di Kongres, sejumlah personil Partai Republik sekarang menunjukkan keberanian nan semakin besar untuk menentang agenda Gedung Putih, mulai dari perang melawan Iran hingga sejumlah kebijakan domestik kontroversial.

Dalam sepekan terakhir, beragam faksi Partai Republik di Senat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengambil langkah nan secara terbuka berseberangan dengan Trump. Meski belum dapat disebut sebagai pemberontakan penuh terhadap presiden, perkembangan tersebut menunjukkan adanya retakan nan semakin terlihat di dalam partai menjelang pemilu.

Sejumlah legislator Republik menegur kebijakan perang Trump terhadap Iran, menolak pendanaan senilai US$1 miliar untuk pembangunan ballroom Gedung Putih, memaksa Gedung Putih mundur dari biaya "anti-penyalahgunaan kekuasaan" senilai US$1,8 miliar, hingga memblokir rancangan undang-undang mengenai pengawasan domestik.

Tru

Tidak hanya itu, DPR AS pada Kamis juga menentang kemauan Trump dengan meloloskan rancangan undang-undang support untuk Ukraina serta hukuman tambahan terhadap Rusia. Langkah tersebut diperkirakan bakal berujung pada veto dari Trump andaikan sampai ke mejanya.

Meski demikian, baik kalangan Republik maupun Demokrat tetap meragukan bahwa Trump sedang menghadapi pemberontakan terbuka di partainya sendiri.

Namun, semakin banyak personil Republik nan bersedia mengambil posisi berbeda dari presiden, termasuk sejumlah politisi nan sebelumnya menjadi sasaran politik Trump dan kehilangan support akibat kombinasi tangannya dalam pemilihan internal partai.

Perkembangan ini dinilai berpotensi menghalang sejumlah agenda ambisius Trump hingga hari pemungutan suara.

Senator Republik dari Carolina Utara, Thom Tillis, menilai perubahan sikap sejumlah legislator tidak lepas dari semakin dekatnya pemilu.

"Saya pikir nan Anda lihat ketika semakin mendekati pemilu adalah orang-orang bakal memilih sesuai dengan apa nan menurut mereka diinginkan oleh para pemilih di wilayah mereka," kata Tillis, dikutip dari Reuters, Minggu (7/6/2026).

Tillis sendiri mengumumkan pensiun dari Senat tahun lampau setelah menentang rancangan undang-undang jagoan Trump nan dikenal sebagai "Satu RUU Besar nan Indah".

Di sisi lain, Partai Demokrat menganggap retakan tersebut belum cukup untuk menunjukkan bahwa Partai Republik betul-betul siap melawan Trump.

Senator Demokrat John Fetterman, nan dalam beberapa kesempatan mendukung kebijakan Trump, justru memandang kejadian itu sebagai bukti kuatnya kontrol Trump terhadap partai.

"Orang-orang nan berseberangan dengannya adalah mereka nan sudah disingkirkan oleh Trump," ujar Fetterman. "Itu justru menunjukkan kendali mutlaknya atas partai."

Seorang pejabat Gedung Putih nan berbincang secara anonim menyebut perbedaan pendapat tersebut semata-mata merupakan bagian dari dinamika politik menjelang pemilu.

"Tidak setiap personil bersedia menanggung biaya politik untuk setiap isu," katanya.

Sementara itu, ahli bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, berupaya meredam spekulasi mengenai perpecahan internal.

"Sementara media dan Demokrat berupaya menebar kesan adanya perpecahan nan sebenarnya tidak ada, kami menantikan untuk terus melanjutkan hubungan erat ini guna mewujudkan agenda Presiden Trump," kata Jackson.

Selama bertahun-tahun, personil Partai Republik dikenal sangat loyal kepada Trump.

Mereka mendukung sejumlah calon pejabat kabinet nan kontroversial, nyaris tidak memberikan perlawanan terhadap beragam perintah pelaksana Trump, serta mendukung legislasi utama Gedung Putih meskipun banyak nan mempunyai kekhawatiran mengenai membengkaknya defisit anggaran dan pemangkasan program kesehatan Medicaid bagi penduduk berpenghasilan rendah.

Namun menurut sejumlah legislator dan staf Kongres, rasa frustrasi dan kekecewaan mulai meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu pemicunya adalah keputusan Trump menentang upaya terpilih kembali Senator Republik Bill Cassidy dan John Cornyn.

Selain itu, sejumlah pengumuman Trump dinilai dilakukan pada waktu nan jelek sehingga justru membahayakan agenda Partai Republik di Kongres. Titik kembali disebut terjadi menjelang libur Memorial Day di AS.

Saat itu Trump secara terbuka menentang pencalonan kembali Cornyn dan mengumumkan pembentukan biaya "anti-penyalahgunaan kekuasaan". Langkah tersebut memaksa personil Senat Republik menghentikan pembahasan rancangan undang-undang pendanaan penegakan imigrasi senilai US$70 miliar.

Situasi itu membikin banyak personil partai meninggalkan Washington dalam suasana marah dan frustrasi.

"Itu seperti angin besar sempurna dari beragam peristiwa nan terjadi bersamaan," kata seorang staf Senat dari Partai Republik.

Meski pada akhirnya Senat meloloskan RUU pendanaan imigrasi pada Jumat, sejumlah personil Republik tetap cemas biaya "anti-penyalahgunaan kekuasaan" itu dapat digunakan untuk bayar kompensasi kepada pelaku kerusuhan Gedung Capitol 6 Januari maupun sekutu politik Trump lainnya.

Ketegangan juga muncul setelah Trump menunjuk loyalisnya, Bill Pulte, untuk menggantikan Tulsi Gabbard sebagai Direktur Intelijen Nasional sementara. Penunjukan tersebut menuai keraguan dari sejumlah tokoh Republik.

Mantan pemimpin kebanyakan Senat, Mitch McConnell, secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak bakal mendukung Pulte jika diajukan sebagai Direktur Intelijen Nasional permanen.

Menurut McConnell, undang-undang mengharuskan kandidat untuk posisi tersebut mempunyai pengalaman nan luas.

"Tidak ada calon nan tidak memenuhi persyaratan ini nan bakal mendapatkan bunyi saya," tegas McConnell.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]