Trump di Ujung Tanduk, DPR AS Bergerak Halau Perang Iran

3 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) secara mengejutkan meloloskan resolusi pembatasan kewenangan perang alias War Powers Resolution terhadap perang Iran dengan selisih bunyi nan sangat tipis, Rabu waktu setempat. Langkah legislatif ini langsung memicu guncangan politik besar di Washington lantaran menandakan pecahnya konsensus domestik serta melemahnya support internal terhadap kebijakan militer nan selama ini dipimpin oleh Presiden Donald Trump.

Pemungutan bunyi nan krusial tersebut dilaksanakan dengan hasil akhir 215 berbanding 208 suara. Keputusan mengejutkan ini sukses dicapai setelah empat personil parlemen dari Partai Republik memilih membelot dan berasosiasi dengan seluruh perwakilan dari Partai Demokrat untuk menentang garis kebijakan kepemimpinan partai mereka sendiri.

Mengutip kajian nan ditulis Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia 2019-2022, Mahendra Siregar, keretakan politik di internal pemerintah AS ini mengirimkan sinyal ancaman nan sangat nyata ke panggung internasional. Ia memaparkan bahwa dinamika domestik ini bakal langsung memengaruhi kalkulasi strategis dari negara-negara musuh di meja perundingan global.

"Ia mengirimkan sinyal politik bahwa konsensus domestik di Washington mengenai keberlanjutan kebijakan militer terhadap Iran semakin tidak solid. Dalam konteks negosiasi internasional, perubahan persepsi seperti ini dapat mempengaruhi kalkulasi pihak lain, apalagi sebelum kebijakan umum betul-betul berubah," kata Mahendra dalam opininya dikutip CNBC Indonesia, Jumat (5/6/2026).

Mahendra, yang juga mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menambahkan bahwa secara prosedural hukum, resolusi ini memang dinilai nyaris pasti tidak bakal resmi menjadi undang-undang lantaran Senat AS belum meloloskan resolusi serupa, dan jikalau lolos, resolusi tersebut dipastikan bakal menghadapi kewenangan veto langsung dari Trump. Kubu pendukung resolusi pun saat ini diketahui tidak mempunyai kebanyakan dua pertiga bunyi nan diperlukan di parlemen untuk membatalkan veto presiden tersebut.

Pihak Gedung Putih sendiri sejak awal telah menegaskan interpretasi hukumnya bahwa resolusi pembatasan perang ini sama sekali tidak mengikat secara operasional militer. Pemerintah menganggap resolusi tersebut sebagai corak intervensi legislatif nan tidak konstitusional, terlebih lantaran operasi tempur aktif saat ini sedang dihentikan sementara di bawah koridor gencatan senjata nan sudah bertindak sejak bulan April lalu.

Namun, Mahendra mengingatkan bahwa memandang hasil pemungutan bunyi ini semata-mata sebagai kegagalan prosedural bagi kubu anti-perang adalah konklusi nan terlalu terburu-buru. Ia menegaskan bahwa perubahan mendasar justru sedang terjadi pada lanskap politik luar negeri, terutama dalam kaitannya dengan proses negosiasi perdamaian nan sedang melangkah ketat antara Washington dan Teheran.

"Yang berubah bukan status norma konflik, melainkan lingkungan politik nan mengelilinginya-terutama dalam kaitannya dengan negosiasi nan sedang berjalan antara Washington dan Tehran," tutur Mahendra.

Pembelotan empat politisi Republik-Thomas Massie, Warren Davidson, Brian Fitzpatrick, dan Tom Barrett-menjadi bukti sahih adanya tekanan politik nan kuat dari konstituen di wilayah pemilihan mereka nan mulai resah akibat dampak kehancuran ekonomi nan ditimbulkan oleh perang. Bahkan sebelum pemungutan bunyi dimulai, Ketua DPR Mike Johnson sudah sempat mengeluarkan peringatan keras bahwa meloloskan resolusi ini bakal sangat rawan bagi posisi diplomatik pemerintah.

Mengutip pernyataan dari Johnson sebelum pemungutan suara, dia mengkhawatirkan akibat pelemahan posisi tawar Amerika Serikat di mata musuh. Johnson juga memperingatkan bahwa resolusi pembatasan kewenangan perang tersebut dapat melemahkan posisi tawar Trump dalam negosiasi dengan Iran.

Amunisi Politik Baru Iran

Bagi pihak Teheran, menguatnya perdebatan mengenai legitimasi militer di Washington ini menjadi amunisi politik baru nan sangat menguntungkan. Iran sekarang berpotensi memanfaatkan ketidakstabilan support domestik Amerika Serikat untuk memperkeras posisi tawar mereka mengenai pemisah pengayaan uranium, sistem pengelolaan Selat Hormuz, tuntutan kompensasi kerugian perang, pencairan aset nan dibekukan, hingga prasyarat mengenai operasi militer Israel di Lebanon.

Mahendra menggarisbawahi bahwa situasi ini menuntut Trump untuk menghadapi tekanan berat dari dua arah sekaligus, ialah oposisi legislatif di dalam negeri dan ketegaran diplomasi Iran di meja perundingan. Mahendra menyatakan bahwa tantangan terbesar bagi pemerintah Washington saat ini adalah kalkulasi biaya politik luar negeri nan kudu dibayarkan demi mencapai kesepakatan damai.

"Pertanyaan nan lebih menentukan bukan apakah dia bakal menolak WPR-karena kemungkinan besar bakal ditolak-melainkan berapa nilai diplomatik nan kudu dibayar Washington untuk mencapai kesepakatan, dan apakah kesepakatan tersebut tetap dapat dipresentasikan sebagai hasil dari posisi nan kuat," ucap Mahendra mengakhiri analisisnya.

(tps/sef)

Add