Trump Bikin Bingung, Sebut Perang Iran Kelar Berujung Kena Tampar DPR

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menghadapi pertentangan politik nan makin susah diabaikan mengenai perang melawan Iran. Di satu sisi, pemerintahannya berulang kali menyatakan bentrok tersebut pada dasarnya telah berakhir.

Namun di sisi lain, Trump tetap mengaku sedang menjalankan negosiasi terakhir untuk mengakhiri perang nan sama. Sembari mengecam personil Kongres nan berupaya menghentikan keterlibatan militer AS.

Perdebatan itu kembali mengemuka setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada Rabu meloloskan resolusi nan memerintahkan presiden menarik pasukan Amerika dari bentrok dengan Iran. Resolusi tersebut disahkan dengan selisih tipis, 215 bunyi berbanding 208.

Pemungutan bunyi itu menjadi pertama kalinya salah satu bilik di Kongres sukses meloloskan langkah semacam itu sejak dimulainya Operasi Epic Fury pada 28 Februari lalu, operasi militer nan menandai keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam perang melawan Iran.

Sehari setelah pemungutan suara, Trump melancarkan kritik keras melalui platform Truth Social. Ia menyebut langkah DPR tersebut sebagai tindakan nan "tidak patriotik" dan menyalahkan apa nan disebutnya sebagai sindrom kebencian terhadap Trump.

Namun, mengutip kajian The Guardian Sabtu (5/6/2026), kebenaran bahwa empat personil Partai Republik ikut mendukung resolusi tersebut menunjukkan bahwa keraguan terhadap perang Iran tidak hanya datang dari kubu Demokrat. Keempat personil DPR dari Partai Republik nan membelot mempunyai latar belakang politik nan berbeda-beda.

Thomas Massie dari Kentucky dikenal sebagai politisi berpatokan libertarian dan pendukung kuat konstitusi. Sejak hari pertama perang, Massie secara konsisten menentang keterlibatan militer AS.

Ia apalagi telah kalah dalam pemilihan pembukaan dari kandidat nan didukung Trump, sehingga menurut banyak pengamat politik, dia tidak lagi mempunyai banyak pertimbangan politik untuk menjaga hubungan dengan presiden.

Sementara itu, Warren Davidson dari Ohio merupakan lulusan Akademi Militer West Point, mantan personil pasukan elite Army Ranger, serta pernah menjadi personil Freedom Caucus nan konservatif. Davidson sempat menolak perang berbareng Massie pada Maret, kemudian kembali mendukung posisi pemerintah sebelum akhirnya kembali berbalik mendukung resolusi penghentian perang.

Tokoh Republik lain nan ikut mendukung resolusi adalah Brian Fitzpatrick dari Pennsylvania. Mantan pemasok FBI nan mewakili wilayah pinggiran Philadelphia itu selama ini dikenal sebagai politikus moderat. Ia menjelaskan keputusannya dengan argumen norma nan menurutnya sederhana.

"Anda kudu mengikuti hukum, alias Anda kudu mengubah hukum," kata Fitzpatrick. "Anda tidak bisa melanggar hukum. Itu bukan pilihan."

Sementara itu, Tom Barrett dari Michigan sebelumnya menolak resolusi serupa pada Maret. Saat itu dia mengatakan Trump telah "mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan bentrok ini dengan cepat".

Namun pada Mei, Barrett mengubah sikapnya. Ia menyebut tekanan ekonomi nan dirasakan para konstituennya sebagai argumen utama perubahan pandangannya terhadap perang.

Keempat legislator tersebut akhirnya berasosiasi dalam pemungutan bunyi nan berjalan Rabu malam.

Pemerintah Bersikeras Perang Sudah Berakhir

Harga bensin rata-rata nasional sekarang mendekati US$4,24 per galon. Di California, nilai bensin apalagi nyaris mencapai US$6 per galon.

Selain itu, Selat Hormuz nan menjadi jalur sekitar 20% aliran minyak bumi tetap secara efektif tertutup, meskipun perang telah berjalan lebih dari tiga bulan sejak serangan pertama terhadap Iran. Kontradiksi itu makin terlihat dalam unggahan Trump sendiri.

Dalam unggahan nan sama saat mengecam DPR, Trump menulis bahwa dirinya tengah menjalankan "negosiasi terakhir untuk mengakhiri perang dengan Republik Islam Iran". Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan lantaran perang nan menurut pemerintah telah selesai rupanya tetap memerlukan negosiasi untuk diakhiri.

Data survei juga menunjukkan bahwa penjelasan pemerintah tidak sepenuhnya diterima masyarakat AS. Survei Economist/YouGov pada Mei menemukan bahwa 59% penduduk Amerika tidak menyetujui langkah Trump menangani bentrok Iran, di mana hanya 31% nan menyatakan mendukung kebijakan tersebut.

Sementara itu, survei Reuters/Ipsos menunjukkan sekitar dua pertiga penduduk AS mengaku kenaikan nilai bahan bakar telah memperburuk kondisi finansial rumah tangga mereka. Lembaga riset ekonomi Moody's Analytics memperkirakan bentrok Iran telah membebani rumah tangga Amerika sekitar US$100 miliar secara agregat akibat meningkatnya biaya energi.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]