Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan bakal berbincang langsung dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te dalam sebuah langkah nan belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang pemimpin Gedung Putih. Rencana komunikasi langsung ini berpotensi besar merusak hubungan diplomatik antara Washington dan Beijing, mengingat China selalu menyatakan pulau demokratis tersebut sebagai wilayah kedaulatannya.
Mengutip laporan The Guardian pada Rabu (20/5/2026), Presiden Donald Trump menyampaikan rencana tersebut kepada awak media di Pangkalan Udara Joint Base Andrews di Maryland sebelum menaiki pesawat Air Force One.
Isyarat ini menjadi penegasan kedua kalinya dalam sepekan terakhir bahwa sang presiden beriktikad menghubungi Taiwan, sekaligus menepis spekulasi bahwa ucapan serupa usai berjumpa Presiden China Xi Jinping pekan lampau hanyalah keseleo lidah.
"Saya bakal berbincang dengannya," ujar Presiden Donald Trump ketika ditanya mengenai rencana komunikasinya dengan Presiden Lai Ching-te.
"Saya berbincang dengan semua orang, kami bakal menyelesaikan masalah itu, masalah Taiwan," tambah Trump.
Merespons pernyataan kontroversial dari Washington tersebut, Kementerian Luar Negeri Taiwan pada Kamis pagi menyatakan bahwa Presiden Lai Ching-te bakal dengan sangat senang hati berbincang dengan pemimpin negara adikuasa tersebut. Sebagai catatan sejarah, presiden AS dan Taiwan tidak pernah lagi berbincang secara langsung sejak Washington mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taipei ke Beijing pada tahun 1979 silam.
Kendati demikian, Trump nan dikenal kerap mendobrak pakem diplomasi dunia tercatat pernah melakukan panggilan telepon dengan Presiden Taiwan saat itu, Tsai Ing-wen, ketika dirinya baru terpilih sebagai presiden pada akhir tahun 2016.
Langkah berani itu langsung memicu kecaman keras dari pemerintah China nan berujung pada nota protes resmi kepada pemerintah Amerika Serikat atas pelanggaran prinsip satu China.
Hingga saat ini, agenda resmi panggilan telepon antara kedua pemimpin tersebut dilaporkan belum masuk dalam agenda, dan pihak Gedung Putih maupun Kedutaan Besar China di Washington belum memberikan komentar resmi.
Sejumlah pejabat di pemerintahan Trump mencatat bahwa sang presiden sebenarnya telah menyetujui lebih banyak penjualan senjata ke Taiwan dibandingkan presiden AS lainnya, namun dia juga menganggap penjualan senjata di masa depan sebagai chip negosiasi nan sangat bagus.
Ketidakpastian komitmen pertahanan AS kian meningkat setelah Trump mengaku belum memutuskan apakah bakal melanjutkan penjualan senjata skala besar senilai US$ 14 miliar (Rp 247,8 triliun) ke Taiwan usai kunjungannya ke Beijing pekan lalu.
Demi menekan Washington, Beijing apalagi dilaporkan menahan persetujuan rencana kunjungan musim panas Wakil Menteri Pertahanan AS Elbridge Colby ke China sampai Trump memberikan keputusan final mengenai nasib penjualan senjata tersebut.
Di sisi lain, penggunaan istilah "masalah Taiwan" oleh Trump dinilai mengirimkan sinyal nan membingungkan bagi Taipei lantaran frasa tersebut sangat identik dengan bahasa politis nan sering digaungkan oleh Beijing. Presiden Lai Ching-te, nan dicap sebagai tokoh separatis oleh China, menegaskan bahwa jika kesempatan berbincang dengan Trump itu terwujud, dia bakal menyampaikan komitmennya untuk mempertahankan status quo di Selat Taiwan.
"Tidak ada negara nan berkuasa mencaplok Taiwan. Rakyat Taiwan mengejar langkah hidup nan demokratis dan bebas, dan kerakyatan serta kebebasan tidak boleh dianggap sebagai provokasi," kata Presiden Lai Ching-te.
Berdasarkan undang-undang domestik AS, Washington sebenarnya diwajibkan untuk menyediakan sarana bagi Taiwan untuk mempertahankan diri dari potensi agresi militer eksternal.
Urgensi perlindungan ini kian krusial bagi perekonomian AS mengingat Taiwan merupakan mitra jual beli terbesar keempat bagi Washington, nan menjadi pemasok utama cip semikonduktor canggih sebagai penggerak utama ekonomi digital global.
(luc/luc)
Addsource on Google
[Gambas:Video CNBC]
3 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·