Transparansi Validasi DTSEN Dinilai Jadi Kunci Akurasi Data Kemiskinan

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan kesenjangan antara ambisi negara mewujudkan info kependudukan nan jeli dan akibat masyarakat kehilangan akses support saat sistem diperbaiki kudu menjadi perhatian. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijawab dengan transparansi dan efektivitas proses validasi.

"Transparansi dan efektivitas proses pengesahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kunci utama untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi negara mewujudkan info kependudukan nan jeli dan akibat nan dialami masyarakat," katanya dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Polemik pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) nan menyebabkan perubahan signifikan pada ranking desil kesejahteraan masyarakat berakibat menggusur kewenangan penduduk miskin dan rentan atas program perlindungan sosial.

Ia menegaskan proses pengesahan info dalam penerapan sistem DTSEN dan sistem desil semestinya menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan dalam pembangunan nasional.

Ia mengakui pemerintah telah menetapkan DTSEN sebagai pedoman info utama untuk beragam program perlindungan sosial, mencakup 95,3 juta family dan 289,3 juta perseorangan di Indonesia.

Namun, tetap terdapat beragam keluhan masyarakat nan secara nyata hidup dalam keterbatasan, tetapi ditempatkan pada desil tinggi sehingga kehilangan akses support sosial.

Ia menilai sistem pengesahan info nan dilakukan oleh pemerintah dan berasal dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait, kudu dilakukan dengan langkah-langkah nan terukur, sehingga akibat proses pengesahan info tersebut tidak mengorbankan kewenangan masyarakat.

Dalam menyikapi kesenjangan tersebut, pemerintah telah membuka ruang sanggah bagi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos dan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat memeriksa status desil dan mengusulkan keberatan jika info tidak sesuai dengan kondisi riil.

Proses tersebut menuntut kemudahan akses terhadap aplikasi nan disediakan pemerintah dan proaktif masyarakat dalam melaporkan info nan tidak sesuai.

Oleh lantaran itu, dibutuhkan sosialisasi masif nan mudah dipahami agar masyarakat luas dapat mengecek dan mengevaluasi status mereka.

"Karena setiap kebijakan pembangunan mesti mempunyai sasaran nan jelas, berbasis info nan terukur, dan dapat dievaluasi secara terbuka agar hasilnya dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia," pungkasnya.

(akd/ega)