Tok! Sanksi Disiplin ASN PU Terindikasi Main Judol Mulai Dijatuhkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo telah meminta Inspektorat Jenderal Kementerian PU segera menindaklanjuti temuan PPATK mengenai info transaksi pegawai Kementerian PU terindikasi gambling online dengan proses pemeriksaan secara serius dan tetap berpegang pada bukti serta ketentuan nan berlaku.

"Kalau terbukti melanggar, jalankan sanksinya. Kalau ditemukan unsur pidana, lanjutkan melalui proses hukum. Jangan ada nan ditutup-tutupi, dan jangan pula menghukum orang tanpa dasar nan cukup. Kementerian PU mengelola pekerjaan dan anggaran negara dalam jumlah nan sangat besar. Karena itu saya menuntut orang-orang di dalamnya mempunyai disiplin dan integritas nan sepadan dengan tanggung jawab tersebut," tegas Dody.

Dody menegaskan penanganan gambling online di lingkungan Kementerian PU juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur sipil negara dan lembaga Kementerian.

Sebagai informasi, kurang lebih 4.000 pegawai Kementerian PU teridentifikasi melakukan gambling online. Data tersebut selanjutnya ditelaah dan diverifikasi untuk memandang posisi masing-masing pegawai, pola transaksi, tingkat keterlibatan, serta unsur pelanggaran nan dapat dibuktikan.

Menindaklanjuti pengarahan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian PU Maulidya Indah Junica menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan proses pemeriksaan terhadap setiap nama nan masuk dalam temuan tersebut. Dari penelaahan dan verifikasi nan dilakukan tidak semua kasus berada pada kategori nan sama.

"Setiap nama kami periksa berasas info dan bukti nan tersedia. Selanjutnya Inspektorat Jenderal telah menyerahkan hasil verifikasi kepada masing-masing Unit Organisasi untuk ditindaklanjuti dengan proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan nan berlaku. Sementara kasus nan tetap memerlukan pendalaman terus diperiksa satu per satu. Kami tidak mau penanganan temuan nan sudah terverifikasi berakhir tanpa ada tindak lanjut berupa penjatuhan hukuman disiplin," ujar Maulidya.

Maulidya menambahkan penanganan tersebut melangkah melalui sistem disiplin kepegawaian sesuai tingkat pelanggaran. Apabila dalam proses tersebut ditemukan indikasi tindak pidana, termasuk untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian duit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penanganannya bakal diteruskan sesuai kewenangan dan sistem penegakan norma nan berlaku.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menambahkan bahwa temuan tersebut bakal menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian PU untuk terus memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan internal pegawai.

"Selain melakukan penanganan terhadap pegawai nan terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan nan berlaku, kami juga melakukan pertimbangan secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan pegawai. Kami memandang area mana nan perlu diperkuat, gimana upaya pembinaan dapat dilakukan secara lebih efektif, serta langkah-langkah pencegahan nan perlu ditingkatkan agar potensi akibat serupa dapat teridentifikasi dan ditangani sedini mungkin," ujar Apri.

Apri menerangkan setiap pelanggaran nan terbukti bakal ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan diberikan sanksi. Namun, nan tidak kalah krusial adalah memastikan adanya perbaikan sistem secara berkepanjangan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dan upaya pencegahan dapat dilakukan lebih dini

(wur/wur) [Gambas:Video CNBC]