Pembahasan RUU Migas Alot, Pakar Beri Saran Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembahasan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) tetap melangkah alot. Salah satu rumor nan menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.

Adapun, perdebatan antara lain menyangkut corak serta posisi BUK Migas dalam struktur kelembagaan pemerintah. Sejumlah opsi bermunculan, ialah BUK Migas berada langsung di bawah Presiden, berada di bawah PT Pertamina (Persero), alias berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai berasas draf RUU Migas nan beredar, BUK Migas dirancang sebagai badan upaya unik alias badan upaya milik negara (BUMN) unik nan mempunyai tugas utama mengelola aktivitas upaya hulu migas.

"Kalau di dalam draf nan ada, BUK Migas itu adalah badan upaya unik alias BUMN unik nan mengelola di sektor hulu," kata Komaidi kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (10/9/2026).

Menurut Komaidi, konsep BUK Migas mempunyai kemiripan dengan kelembagaan nan pernah ada dalam pengelolaan sektor hulu migas. Sebelum terbentuknya BP Migas dan kemudian SKK Migas, kegunaan tersebut pernah berada dalam struktur Pertamina.

"Jadi mungkin kedudukannya tuh jika dulu ada BBPKA di dalam unitnya alias direktoratnya Pertamina, nan kemudian berreinkarnasi menjadi BP Migas di dalam Undang-Undang 2/2001 setelah dibatalkan MK kemudian menjadi SKK Migas. Jadi tugasnya itu unik untuk mengurusi hulu alias di eksplorasi dan produksi begitu," katanya.

Selain itu, konsep BUK Migas juga mempunyai sedikit kemiripan dengan Danantara, terutama dalam perihal kegunaan pengelolaan. Namun, cakupan BUK Migas bakal jauh lebih spesifik lantaran difokuskan pada sektor hulu migas.

"Apakah mirip-mirip Danantara? Danantara lebih di atasnya ya sebetulnya, dalam artian sebagai dirijen secara keseluruhan. Mungkin agak ada miripnya dengan Danantara Investasi tapi di unik hulu migas, tapi ini bakal bekerja sama dengan kontraktor mitra dan bisa melakukan sendiri," tambahnya.

Sementara itu, praktisi minyak dan gas bumi (migas) Hadi Ismoyo menilai BUK Migas nan baru semestinya mempunyai kewenangan nan lebih kuat dibandingkan lembaga pengelola hulu migas sebelumnya.

"BUK nan baru bakal lebih powerful dari sebelumnya," kata dia.

Menurut Hadi, pendapat tersebut sebenarnya telah pernah disampaikannya ketika menjalani proses wawancara pada 2023. Ia berpandangan, andaikan diperlukan, BUK Migas dapat diberikan kewenangan untuk menangani sektor hulu dan hilir sekaligus.

"Jika diperlukan sekaligus pegang hulu dan hilir sekaligus dan Ketua BUK baru nantinya bertanggung jawab kepada Presiden dan dot line kepada Kementerian terkait," ujarnya.

Menurutnya, kreasi kelembagaan tersebut diperlukan untuk memperkuat posisi BUK Migas sekaligus mendukung tujuan nan lebih besar, ialah memperkuat ketahanan daya nasional.

Setidaknya, orang-orang nan dipilih untuk mengisi organisasi BUK Migas kudu mempunyai kompetensi serta bersikap netral. Hal ini krusial agar tidak terjadi bentrok kepentingan dalam penyelenggaraan kegunaan lembaga tersebut.

"Tujuannya agar memperkuat ketahanan daya nasional. Organisasi dipilih dari orang-orang nan ahli dan netral, tidak boleh wasit merangkap pemain agar menjadi BUK nan ahli dan world class," kata dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mengatakan pihaknya tetap menunggu sikap resmi pemerintah melalui DIM sebelum menentukan pandangan lebih lanjut mengenai kreasi BUK Migas.

"Kalau kami sih selama ini memandang bahwa badan upaya unik dalam minyak dan gas bumi ini sebaiknya dikelola secara ahli itu oleh saat ini sih badan upaya nya sudah ada maksudnya jadi tidak dibutuhkan regulator lain," kata dia ditemui di gedung DPR RI, Selasa (8/9/2026).

Menurutnya, BUK Migas nantinya bakal bertindak atas nama negara dalam pengelolaan sektor migas. Karena itu, dia memilih menunggu DIM pemerintah sebelum memberikan sikap lebih jauh mengenai corak dan posisi lembaga tersebut.

Ketika ditanya apakah BUK Migas sebaiknya berada di bawah Kementerian ESDM, Pertamina, alias langsung di bawah Presiden, Ratna enggan berkomentar lebih jauh.

"Ahahaha, no comment, no comment. Takut salah, takut salah," kata Ratna sembari tertawa.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]