TNI Jawab Isu Pembangunan Kopdes Gusur Sekolah di Ende

Markas Besar (Mabes) TNI menjelaskan narasi viral di media sosial nan menyebut Babinsa lebih mengutamakan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) daripada sekolah di Desa Niawula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan info nan beredar di media sosial tidak sesuai kebenaran di lapangan. Ia menyoroti video viral nan disertai narasi soal dugaan penggusuran sekolah demi pembangunan koperasi desa.

“Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian sudah pasti memandang kejadian di SD Niawula NTT. Ada katanya dipotong beritanya, videonya, ‘menggusur sekolah’. nan ancaman caption-nya, ‘Babinsa lebih mengutamakan Kopdes daripada sekolah’,” kata Nas dalam sambutannya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6).

Menurut Nas, dia langsung meminta penjelasan kepada jejeran Kodam mengenai video nan ramai beredar itu. Dari hasil penelusuran, kata dia, pembangunan KDMP tidak menggantikan sekolah.

“Bukan menggusur sekolah. Bukan Kopdes untuk menggantikan sekolah, bukan. Kopdes itu dibangun di belakang sekolah,” ujar Nas.

Nas menjelaskan, letak pembangunan berada di belakang area sekolah dengan akses perangkat berat nan sempit. Saat proses manuver, perangkat berat disebut mengenai salah satu tiang di pojok gedung sekolah.

“Si petugas Dandim dan Babinsa berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah wilayah ‘Pak Lurah, Kepala Desa. Boleh enggak ini kita geser sebentar, Pak, tiang ini?’,” ucap Nas.

“[Katanya] ‘Boleh, silakan’. Jadi tiang sekolah itu digeser untuk manuver perangkat sebentar, setelah itu bakal diperbaiki kembali,” tegas dia menambahkan.

Sebelumnya, SDN Wolomoni di Desa Niawula mengalami kerusakan akibat aktivitas pembukaan akses perangkat berat untuk pembangunan KDMP nan berada di belakang sekolah. Insiden pada Jumat (5/6) sore itu sempat memicu penolakan penduduk agar aktivitas dihentikan.

Narasi nan beredar di media sosial menyebut area sekolah dibuldozer untuk proyek koperasi desa. Warga, guru, hingga orang tua siswa diklaim tak mendapat sosialisasi memadai sebelum pengerjaan dilakukan dan mempertanyakan penggunaan lahan nan disebut merupakan hibah masyarakat untuk pendidikan.