TNI Bantah Serobot Tanah Warga dalam Pendirian Batalyon di Berbagai Daerah

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas(MI/Devi Harahap)

KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Muhammad Nas menegaskan bahwa penentuan letak pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) sepenuhnya berasas info dan koordinasi dengan pemerintah daerah, bukan ditentukan sepihak oleh TNI.

“Perlu kami sampaikan di sini bahwa pembangunan YTP, Brigade TP, nan membawa identitas YTP itu merupakan grand design pemerintah sebagai langkah penyiapan pertahanan,” kata Muhammad Nas, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa (9/6). 

Ia menjelaskan, letak pembangunan batalyon ditentukan berasas lahan milik pemerintah, baik milik Kementerian Pertahanan maupun pemerintah wilayah nan telah dikoordinasikan sebelumnya.

“Yang pertama, lahan milik Departemen Pertahanan. nan kedua, lahan milik pemerintah wilayah nan kita komunikasikan dengan mereka. Jadi pemerintah nan menentukan, bukan kami TNI nan langsung menunjuk lokasi,” ujarnya.

Menurut Nas, penolakan masyarakat muncul lantaran sebagian penduduk merasa lahan tersebut merupakan milik mereka, meski tidak mempunyai sertifikat resmi.

“Beberapa kasus nan kita lihat, masyarakat menempati tanah itu puluhan tahun tanpa sertifikat sehingga merasa itu tanahnya dia. Padahal itu masuk lahan pemerintah daerah,” ucapnya.

Selain itu, Ia menegaskan bahwa TNI tidak pernah secara sepihak datang dan menetapkan letak pembangunan tanpa koordinasi.

“Bukan jika bahasa kami itu ujuk-ujuk, sekonyong-konyong TNI ngeplot datang begitu, tidak. Sudah hasil koordinasi dengan pemerintah daerah,” katanya.

Nas juga menyebut, pemerintah wilayah apalagi ikut menentukan identitas dan nama batalyon nan dibangun di wilayah masing-masing.

“Kalau kita lihat Yon TP sekalian itu namanya merupakan pemberian dari tokoh budaya alias pemerintah wilayah sana. Contohnya Golok Sakti, itu salah satu senjata jagoan di wilayah tersebut pada era peperangan dulu,” ujarnya.

Terkait penolakan warga, TNI mengaku mengedepankan pendekatan persuasif dan perbincangan dengan masyarakat untuk menjelaskan status lahan nan digunakan.

“Jadi nan kita laksanakan adalah pendekatan secara humanis, secara kemanusiaan, secara info dan kebenaran kita sampaikan,” kata Nas.

Ia juga mengakui masyarakat menolak lantaran merasa dirugikan. Namun, TNI tetap berpegang pada info nan diberikan pemerintah daerah.

“Artinya kenapa masyarakat menolak itu lantaran merasa dirugikan. Tapi nan pasti kami TNI menentukan letak Yon TP itu berasas info dari pemerintah daerah,” tuturnya.

Lebih jauh, Nas memastikan proses perbincangan dengan masyarakat terus dilakukan agar polemik pembangunan YTP tidak memicu bentrok berkepanjangan.

“Pendekatan nan paling utama adalah menjelaskan kepada masyarakat tentang status tanah itu,” katanya. (E-4)