1 hari yang lalu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra nan telah dicairkan mencapai Rp 31,1 triliun dari total alokasi Rp 39 triliun pada 2026.
Hal itu disampaikan Tito usai berjumpa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Senin (27/7). Pertemuan tersebut membahas Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028.
“Tadi membahas mengenai masalah rencana induk musibah Sumatera (Renduk PRRP) periode 2026-2028, dalam 3 tahun anggarannya Rp 100,1 triliun, jika di tahun ini anggarannya Rp 39 triliun,” kata Tito kepada wartawan, Senin (27/7).
Tito menjelaskan, pemerintah telah lebih dulu menyalurkan biaya rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 10,6 triliun pada awal tahun untuk sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat atas pengarahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini nan saya genjot sebagai Kepala Satgas untuk bekerja dari anggaran nan sudah ada. Seperti membangun jalan, memperbaiki jembatan, sekolah, dan lain-lain. Untuk tahun ini anggarannya sebesar Rp 39 triliun lebih. Alhamdulillah sudah cair, ditransfer, di-approve oleh Menteri Keuangan,” ungkap Tito.
Dari total anggaran tahun ini, Rp 31,1 triliun telah disetujui Kementerian Keuangan dan disalurkan ke sejumlah kementerian/lembaga. Rinciannya, Rp 21,1 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) guna memulihkan jalan, jembatan, dan sungai.
Kemudian Rp 4,1 triliun dialokasikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) untuk merehabilitasi 4.992 sekolah nan rusak akibat banjir bandang dan longsor. Selanjutnya Rp 2,3 triliun diberikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk pembangunan kediaman tetap.
Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperoleh Rp 562 miliar untuk rehabilitasi puskesmas, rumah sakit daerah, klinik, dan akomodasi kesehatan lain nan terdampak bencana. Sementara Kementerian Sosial (Kemensos) menerima Rp 2,5 triliun untuk penyaluran support sosial tambahan bagi masyarakat terdampak.
“Dari Rp 39 triliun anggaran tahun ini, sudah cair sampai Rp 31,1 triliun di beberapa lembaga nan menurut saya penting,” kata dia.
Adapun sisa anggaran tetap menunggu persetujuan Kementerian Keuangan. Tito meminta percepatan persetujuan bagi empat kementerian/lembaga nan dinilai menjadi prioritas pemulihan.
Empat kementerian/lembaga tersebut meliputi Kementerian Pertanian nan memerlukan Rp 2,6 triliun untuk rehabilitasi sawah dan lahan pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp 1,5 triliun untuk pemulihan tambak udang nan rusak, Kementerian Agama sebesar Rp 4,8 triliun untuk rehabilitasi pondok pesantren, madrasah, dan rumah ibadah, serta Kementerian UMKM nan memerlukan Rp 600 miliar untuk pemulihan warung, kafe, dan upaya terdampak.
“Mohon di-approve, memang ada masalah-masalah arsip nan kudu dilengkapi administrasi, jika bisa secepat mungkin dikomunikasikan dengan K/L tersebut dan di-transfer. Kalau sudah ditransfer maka kami nanti, saya sebagai Kepala Satgas kelak bakal bisa mendorong percepatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegasnya.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·