SIEJ: Suara Masyarakat Adat Minim dalam Pemberitaan RUU Masyarakat Adat

, MAKASSAR, – The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menilai keterlibatan masyarakat budaya sebagai narasumber utama dalam pemberitaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tetap sangat minim. Temuan ini terungkap dari hasil pemantauan pemberitaan sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Peneliti SIEJ, Fachri Hamzah, mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan bunyi masyarakat budaya tetap jarang diangkat media massa dalam pemberitaan mengenai RUU Masyarakat Adat. Hal ini disampaikan dalam Green Editor Forum berbareng Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), penyunting media, organisasi masyarakat sipil, personil DPR RI, akademisi, dan perwakilan masyarakat adat.

"Hasil pemantauan SIEJ menunjukkan masyarakat budaya tetap belum menjadi subjek utama dalam pemberitaan," kata Fachri dalam keterangan pers di Makassar, Selasa.

Data Kuantitatif Kesenjangan Narasumber

Dari 27 buletin nan dianalisis dengan total 48 quote narasumber, hanya tujuh quote nan berasal dari masyarakat adat. Sementara itu, personil DPR RI dan organisasi masyarakat sipil masing-masing mendominasi dengan dikutip sebanyak 15 kali.

Menanggapi temuan tersebut, Anggota Badan Legislasi DPR RI sekaligus personil Panitia Kerja RUU Masyarakat Adat, Muhammad Nasir Djamil, mengatakan pembahasan RUU terus melangkah dengan menyerap aspirasi masyarakat budaya dari beragam daerah.

Menurut Nasir, setelah mengunjungi sejumlah wilayah, Panitia Kerja RUU Masyarakat Adat juga dijadwalkan mendengarkan masukan masyarakat budaya di Papua. Ia menegaskan bahwa masukan dari masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media menjadi bagian krusial dalam penyempurnaan RUU tersebut.

Nasir menilai izin itu diperlukan untuk memberikan kepastian norma atas pengakuan dan perlindungan kewenangan masyarakat budaya di tengah tetap tingginya bentrok agraria serta tekanan terhadap wilayah adat.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara