Tito Pastikan Satgas PRR Kawal Ketat Pemulihan Pascabencana Sumatera

Jakarta -

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memastikan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bakal dikawal secara ketat. Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah wilayah menjalankan program pemulihan secara paralel sesuai kewenangan masing-masing.

Setelah anggaran tersedia, seluruh program nan telah direncanakan kudu segera dilaksanakan dan dipastikan melangkah di lapangan.

Untuk mengawal pelaksanaannya, Tito mengerahkan jejeran Satgas PRR dari unsur kementerian, TNI, dan Polri ke wilayah terdampak. Tim tersebut bekerja memeriksa perkembangan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi program nan tetap menghadapi kendala.

"Tugas saya sebagai Satgas, ada Pak Safrizal (Ditjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri) di sini, ada Pak Wahyu (Bintono Hari Bawono/Kepala Posko Nasional Satgas PRR), ada teman-teman dari Satgas, dari TNI, dari Polri, semua saya minta turun semua ke lapangan," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).

Secara keseluruhan, pemerintah telah menyiapkan support anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera pada periode 2026-2028. Khusus tahun 2026, anggaran nan disiapkan sekitar Rp39 triliun dan sebagian besarnya telah disalurkan kepada kementerian/lembaga pelaksana.

Dukungan kepada pemerintah wilayah juga diperkuat melalui tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun dari Presiden. Anggaran tersebut terdiri atas sekitar Rp1,6 triliun untuk Aceh, lebih dari Rp6 triliun untuk Sumatera Utara, dan lebih dari Rp2 triliun untuk Sumatera Barat.

Tito telah menerbitkan surat info agar tambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk mempercepat penanganan akibat musibah di setiap daerah. Pemanfaatannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nan menjadi kewenangan pemerintah wilayah maupun belum tertangani melalui program pemerintah pusat.

"Kita harapkan dengan tambahan itu daerah-daerah ini, saya sudah mengeluarkan surat info agar memanfaatkan anggaran tambahan dari Presiden ini untuk melakukan prioritas penanganan musibah di wilayah masing-masing," tuturnya.

Di Tapanuli Tengah, pengecekan lapangan antara lain dilakukan terhadap rencana pembangunan Sabo Dam di Sungai Tukka dan Sungai Sigala-gala oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan rencana, anggaran, dan penyelenggaraan program melangkah sesuai target.

"Nah, ini nan kami cek, ya, contohnya turun ke Tapanuli Tengah, kita mau tahu. Kita sudah tahu PU bakal membikin Sabo Dam anggarannya sekian di Sungai Tukka, terus Sungai Sigala-gala. Akhirnya saya cek tadi, ya, mau meyakinkan betul enggak ini jalan," katanya

Pengawasan lapangan bakal terus dilakukan hingga Desember 2026. Satgas PRR bakal memetakan program nan melangkah sesuai sasaran dan aktivitas nan tetap memerlukan percepatan, kemudian menyampaikan hasilnya kepada Presiden sebagai corak pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemulihan pascabencana.

"Jadi, masa kami untuk melakukan pengecekan lapangan sampai dengan Desember," pungkas Tito.

(anl/ega)