Tito Paparkan Rencana Kerja 2027 ke DPR, Siap Dukung 23 Program Prioritas

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal mendukung penyelenggaraan agenda prioritas nasional pada 2027. Komitmen tersebut disampaikannya saat memaparkan beragam program kerja strategis Kemendagri tahun anggaran 2027 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat berbareng Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Sebagai bagian dari support terhadap agenda nasional tersebut, Kemendagri bakal berkedudukan aktif dalam penyelenggaraan 23 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) nan tersebar di beragam sektor pembangunan. Dukungan itu mencakup percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, pembangunan dan pembaharuan 3 juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga penguatan program kesehatan seperti pemberantasan tuberkulosis.

Selain mendukung program prioritas nasional, Kemendagri juga bakal menjalankan sejumlah program nan berkarakter wajib dan tidak dapat ditunda. Program tersebut meliputi seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), seleksi personil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, penguatan manajemen kependudukan, serta pengembangan identitas digital untuk mendukung transformasi pemerintahan berbasis digital.

"Kemudian melaksanakan 147 aktivitas prioritas nasional penugasan Kemendagri, di antaranya untuk penguatan tata kelola partai politik, penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk pemerintah daerah, pembinaan APBD dan BUMD, dan penguatan kapabilitas aparatur pemerintahan dalam negeri," ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Kemendagri bakal terus mengoptimalkan kegunaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah wilayah (Pemda) untuk memastikan penyelenggaraan program pembangunan melangkah efektif. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian biaya support pemerintah bagi wilayah berprestasi, pembinaan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD.

Selain itu, upaya tersebut juga mencakup penguatan kapabilitas aparatur pemerintahan desa, penyelesaian pemisah wilayah dan pemisah desa, hingga peningkatan kapabilitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Di sisi lain, Tito juga menekankan pentingnya penguatan jasa manajemen kependudukan sebagai fondasi penerapan pemerintahan digital nasional. Menurutnya, info kependudukan bakal menjadi platform utama dalam integrasi jasa pemerintah pusat dan daerah.

"Pemerintah bakal betul-betul memperkuat alias menerapkan government technology, e-government untuk jasa publik terintegrasi," terangnya.

Untuk mendukung penyelenggaraan beragam program tersebut, Kemendagri memperoleh pagu sugestif tahun 2027 sebesar Rp4,65 triliun. Namun, jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan program dan aktivitas nan direncanakan pada tahun mendatang. Karena itu, Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun. Jumlah ini termasuk tambahan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kami mengusulkan pagu anggaran Kemendagri tahun 2027 total adalah Rp10,93 triliun. Ini [tambahan] sudah termasuk [untuk] DKPP," jelas Tito.

Sebagai informasi, rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima. Selain Tito, forum tersebut juga dihadiri oleh Ketua DKPP Heddy Lugito, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, serta pejabat mengenai lainnya.

(akn/ega)