Tiru RI, Negara Tetangga Ini WFH dan Larangan Dinas Luar Demi Hemat BBM

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah India khususnya di wilayah Delhi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama dua hari dalam seminggu. Kebijakan lain juga diberlakukan seperti melarang perjalanan dinas ke luar negeri bagi seluruh pejabat.

Tidak lain, perihal itu untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi pengeluaran devisa negara di tengah krisis daya nan dipicu oleh bentrok di Asia Barat.

Ketua Menteri Delhi Rekha Gupta mengumumkan serangkaian kebijakan penghematan tersebut melalui kampanye publik berjudul "Mera Bharat, Mera Yogdaan". Ia memastikan bahwa Departemen Tenaga Kerja bakal mengawasi penerapan patokan tersebut agar pengurangan konsumsi bensin dan diesel dapat tercapai secara maksimal.

"Sebagai bagian dari rencana ini, perusahaan swasta bakal disarankan untuk mengizinkan tenaga kerja bekerja dari rumah selama dua hari seminggu jika memungkinkan, sementara instansi pemerintah juga bakal mengangkat pengaturan serupa. Departemen Tenaga Kerja bakal memantau penerapan di sektor swasta," ujarnya dilansir Hindustan Times, Kamis (14/5/2026).

Adapun, kebijakan tersebut muncul sebagai respons atas imbauan Perdana Menteri India Narendra Modi nan meminta penduduk membatasi perjalanan tidak krusial dan mengonsumsi bahan bakar secara bijak. Gangguan pengiriman minyak melalui Selat Hormuz akibat situasi geopolitik menjadi aspek utama nan dikhawatirkan dapat memperburuk ketahanan daya nasional.

"Pemerintah juga memutuskan untuk memperkenalkan jam instansi berjenjang guna mengurai kemacetan sekaligus menghemat bahan bakar," lanjutnya.

Selain WFH, pemerintah setempat juga menyetop pembelian kendaraan dinas baru berbahan bakar bensin, diesel, maupun hibrida selama enam bulan ke depan. Suhu pendingin ruangan (AC) di instansi lembaga pemerintah juga wajib diatur pada kisaran 24°C hingga 26°C guna menekan konsumsi listrik nasional.

"Masyarakat diimbau untuk merayakan satu hari tanpa kendaraan setiap minggu dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi pada akhir pekan," paparnya.

Terkait efisiensi anggaran, larangan perjalanan dinas ke luar negeri bagi menteri dan pejabat ditetapkan bertindak selama satu tahun penuh. Pemerintah juga memutuskan untuk meniadakan penyelenggaraan aktivitas publik dan konvensi besar dalam tiga bulan ke depan guna memangkas pengeluaran fiskal.

"Langkah-langkah tersebut mencakup pejabat pemerintah dan menteri nan melakukan perjalanan dengan metro pada hari Senin," pungkasnya.

(hoi/hoi)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]