Timwas Haji DPR Telusuri Kamar Jemaah Overkapasitas-Tenda Belum Siap

Jakarta, CNN Indonesia --

Tim Pengawas Haji DPR 2026 mengaku menerima sejumlah laporan serius mengenai kondisi hotel jemaah di Madinah. Salah satu nan menjadi sorotan adalah dugaan bilik hotel nan diisi jauh melampaui kapasitas.

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, terdapat laporan bilik nan semestinya hanya diisi empat orang namun ditempati hingga delapan apalagi dua belas jemaah dalam satu kamar.

"Ini sudah tidak manusiawi. Kalau bed memang bisa ditambah, tapi bilik mandi hanya satu. Jemaah akhirnya kudu rebutan," tegasnya usai Rapat Tim Pengawas Haji DPR, Rabu (13/5).

Tak hanya kapabilitas kamar, Timwas Haji DPR juga mendapatkan info soal letak pemondokan jemaah nan tak sesuai dengan nan dijanjikan dalam hasil Panja DPR RI.

Berdasarkan hasil Panja Haji DPR RI, hotel jamaah maksimal berjarak 4,5 kilometer dari titik jasa utama. Namun di lapangan, DPR menemukan indikasi adanya hotel nan berjarak hingga 13 kilometer.

"Ini temuan nan kudu kami cek langsung. Jangan sampai jemaah dirugikan," katanya.

Selain pemondokan, pengawasan DPR juga bakal menyasar jasa konsumsi bagi jamaah Indonesia. Abdul Wachid menegaskan bahwa kualitas katering bercita rasa Indonesia menjadi perhatian serius Timwas agar jamaah tetap nyaman selama menjalankan ibadah.

"Katering rasa Indonesia juga kudu kita awasi benar," ujarnya.

Fokus pengawasan berikutnya adalah kesiapan jasa Armuzna-Arafah, Muzdalifah, dan Mina-yang selama ini menjadi titik paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji. DPR mengaku menerima laporan adanya syarikah nan belum menyelesaikan persiapan tenda di Arafah.

Menurut info nan diterima Timwas, progres kesiapan tenda baru mencapai sekitar 48 persen. Sementara pemerintah melalui Kementerian Haji menyebut persentasenya sudah mencapai 75 persen.

"Nah ini nan perlu kami cek langsung. Jangan sampai jamaah sudah bergeser ke Arafah rupanya tendanya belum siap," kata Abdul Wachid.

DPR juga menyoroti program Tanazul nan dinilai krusial untuk mengurangi kepadatan jamaah di Mina. Berdasarkan kesepakatan Panja Haji DPR RI, sasaran Tanazul tahun ini mencapai 50 ribu jemaah.

Program tersebut dinilai krusial agar jamaah tidak mengalami overload di tenda Mina seperti tahun sebelumnya, di mana banyak jamaah terpaksa tidur berhimpitan apalagi di luar tenda.

"Kalau 21 ribu jamaah di Mina, menurut laporan nan kami terima, satu orang hanya mendapat ruang sekitar 0,70 meter. Itu praktis hanya cukup untuk jongkok," ujarnya.

Karena itu, DPR meminta penyelenggaraan Tanazul betul-betul dijalankan optimal, termasuk memastikan hotel transit jamaah berada di letak strategis seperti di wilayah Syisyah dan Raudhah nan dekat dengan Jamarat Aqabah.

"Tujuannya agar jamaah lebih nyaman dan tidak overload di tenda," katanya.

Dalam rapat tersebut, Abdul Wachid juga mengungkap tetap adanya dugaan pungutan liar terhadap jemaah lansia. Ia menegaskan praktik tersebut bukan dilakukan petugas resmi Kementerian Haji, melainkan oknum petugas wilayah nan ditugaskan mendampingi jamaah.

"Ada laporan pungli terhadap jamaah lansia. Seharusnya itu menjadi tanggung jawab regu pendamping, bukan membebani jemaah," ujarnya.

Selain itu, Timwas DPR RI juga bakal mengawasi penyelenggaraan dam alias denda haji agar betul-betul dilakukan sesuai ketentuan hukum dan transparan.

"Pengawasan dam ini juga menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI, apakah dilaksanakan 100 persen alias tidak," tegas Abdul Wachid.

Melalui pengawasan langsung di lapangan, Timwas Haji DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan pelayanan jamaah melangkah manusiawi, aman, dan sesuai standar nan telah disepakati berbareng pemerintah. DPR mau memastikan beragam persoalan klasik dalam penyelenggaraan haji tidak kembali terulang dan jemaah Indonesia memperoleh pelayanan nan layak selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

(agt)

Add as a preferred
source on Google