Jakarta, CNN Indonesia --
Tim Pengawas Haji DPR RI meminta Kementerian Haji melakukan pertimbangan secara menyeluruh terhadap pola pengedaran transportasi jemaah, termasuk kesiapan terminal persediaan dan sistem koordinasi lintas otoritas.
Permintaan disampaikan lantaran lonjakan jumlah jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 mulai memunculkan persoalan serius di sektor transportasi.
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2026 Selly Andriany Gantina mengatakan lonjakan itu telah memicu penumpukan ribuan jemaah di sejumlah terminal di Mekah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan penumpukan kudu menjadi sinyal bahwa sistem mobilitas jemaah nan disiapkan Kementerian Haji belum sepenuhnya siap menghadapi tingginya arus pergerakan antar letak ibadah.
Nah, berangkaian dengan pertimbangan itu, dia juga menilai persoalan paling mendesak nan kudu dibenahi adalah Terminal Al-Hidayah nan disebut sebagai terminal bayangan. Terminal tersebut sempat ditutup selama dua hari.
Akibat penutupan itu, antrean panjang jemaah muncul.
Menurut Selly, pengoperasian Terminal Al-Hidayah tetap berjuntai pada koordinasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dan pihak terkait. Akibatnya, saat terminal belum dibuka, ribuan jemaah sudah lebih dulu menumpuk di lokasi.
"Setiap kali mau mengaktifkan Terminal Al-Hidayah, mereka kudu berkoordinasi dengan pemerintah Saudi. Jemaah sudah menumpuk, baru siang harinya terminal itu operasional," ujarnya usai Rakor Timwas Haji DPR RI berbareng Kepala Daker Madinah di Kantor Daker Madinah, Arab Saudi, Senin (18/05).
Kondisi tersebut menyebabkan banyak jemaah tertahan berjam-jam di tengah cuaca panas dan padatnya mobilitas jemaah haji. Sedikitnya 21 ribu jemaah disebut kudu menggunakan terminal tersebut.
Tak hanya di Al-Hidayah, kepadatan juga terjadi di Terminal Syib Amir nan merupakan terminal resmi operasional jemaah haji Indonesia. Gelombang kehadiran dan perpindahan jemaah nan berjalan berbarengan membikin situasi di terminal semakin semrawut.
Selly menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai hambatan teknis biasa. Menurutnya, kepadatan di terminal berpotensi mengganggu ritme ibadah jemaah, terutama menjelang fase puncak haji nan memerlukan mobilitas besar menuju Armuzna.
"Penumpukannya sampai orang berdempet-dempetan lantaran gelombang satu dan gelombang dua," kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Timwas Haji DPR menilai penguatan komunikasi antara penyelenggara haji Indonesia dan pemerintah Arab Saudi menjadi kunci agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim haji, terutama ketika jumlah jemaah meningkat signifikan.
[Gambas:Video CNN]
(agt)
Add
as a preferred source on Google
56 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·