Timwas DPR Minta Pelayanan Jemaah Haji Gelombang II di Madinah Dioptimalkan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meminta pemerintah memaksimalkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia gelombang kedua nan bakal tiba dan menjalani masa ibadah di Madinah. Permintaan tersebut disampaikan mengingat kondisi bentuk dan psikologis jemaah nan telah menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Anggota Timwas Haji DPR RI Muhammad Abdul Aziz menilai kebutuhan jemaah gelombang kedua berbeda dibandingkan gelombang pertama lantaran tingkat kelelahan nan lebih tinggi setelah menyelesaikan beragam tahapan ibadah di Mekah.

"Jemaah haji gelombang kedua ini berbeda ilmu jiwa dan fisiknya dengan gelombang pertama. Saya berambisi pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah memastikan pelayanan dimaksimalkan, terutama untuk ibadah Arbain dan memfasilitasi jemaah agar bisa masuk ke Raudah. Itu adalah angan mereka setelah bertahun-tahun menunggu," kata Abdul Aziz, Selasa (2/6).

Selain aspek pelayanan ibadah, Timwas juga memberi perhatian pada kelancaran perpindahan jemaah dari Mekah ke Madinah. Dengan jumlah pergerakan nan mencapai sekitar 99 ribu orang alias nyaris separuh total jemaah haji Indonesia, diperlukan pengaturan agenda nan matang agar proses mobilisasi melangkah lancar.

Menurut Abdul Aziz, simulasi waktu dan skema pergerakan nan terukur krusial untuk menghindari penumpukan jemaah maupun keterlambatan layanan. Ia juga menyoroti persoalan kesiapan hotel nan kerap menjadi tantangan saat pergantian tamu dari beragam negara.

"Jangan sampai jemaah nan sudah didorong dari Melah ke Madinah kudu menunggu berjam-jam di lobi lantaran kamarnya tetap diisi oleh jemaah dari negara lain. Pastikan koordinasi antara Kementerian Agama RI, pihak syarikah, dan hotel melangkah tertib. Keterlambatan ini bakal menghalang sequence lainnya, mulai dari konsumsi, akomodasi, hingga penyelenggaraan ibadah Arbain," tegasnya.

Dalam pertimbangan tersebut, Timwas DPR RI juga mengapresiasi langkah Kementerian Haji dan Umrah nan menempatkan jemaah Indonesia di hotel-hotel bintang lima nan berlokasi dekat dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kebijakan tersebut dinilai meningkatkan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.

Meski demikian, Abdul Aziz mengungkapkan adanya sejumlah penyesuaian nan perlu dilakukan, terutama mengenai patokan hotel nan berbeda dengan kebiasaan jemaah Indonesia.

"Ada hambatan di mana jemaah tidak diizinkan makan di bilik alias di teras hotel bintang lima. Hal ini memerlukan komunikasi intensif dengan pihak hotel mengenai kebiasaan konsumsi jemaah kita agar tidak menimbulkan masalah di lapangan," tambahnya.

Lebih lanjut, Abdul Aziz mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi beragam perubahan kebijakan nan diterapkan Pemerintah Arab Saudi dari tahun ke tahun. Menurutnya, komunikasi nan intensif perlu terus dilakukan agar setiap pembaruan sistem dapat diantisipasi sejak dini.

Ia mencontohkan perbaikan pengedaran kartu pandai Nusuk nan pada musim haji sebelumnya sempat mengalami hambatan lantaran dibagikan setelah jemaah tiba di Arab Saudi. Tahun ini, pengedaran dilakukan sejak di Tanah Air sehingga pelaksanaannya lebih lancar.

"Pemerintah melalui Kemengaj kudu sering berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi mengenai upgrade kebijakan tahun depan. Jangan sampai kita gagap dalam merespons dan mengimbangi langkah-langkah kebijakan baru tersebut," tuturnya. (H-2)