Tifatul Soroti Anomali Daya Beli di Tengah Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi nasional nan berada di kisaran 5 persen dinilai perlu diikuti dengan akibat nan lebih nyata bagi masyarakat, terutama di daerah. Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI Tifatul Sembiring, menekankan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dalam nomor makro, tetapi kudu bisa meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

"Daya beli riil masyarakat sedang melemah dan ini berakibat langsung pada penurunan omzet pelaku UMKM. Ditambah lagi, lonjakan inflasi nilai kebutuhan pokok serta maraknya serbuan produk impor murah kian menekan industri dalam negeri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).

Hal tersebut disampaikan Tifatul dalam Focus Group Discussion (FGD) Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial berjudul "Dinamika Daya Beli Masyarakat dan Alternatif Kebijakan" nan digelar Badan Pengkajian MPR RI di area Depok, Jawa Barat, Selasa (1/26).

Dalam forum tersebut, Tifatul menyampaikan bahwa capaian ekonomi nasional menunjukkan tren positif. Berdasarkan info nan dipaparkan, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen, sementara pertumbuhan semester I berada di nomor 5,45 persen.

Namun, menurutnya, capaian tersebut perlu dilihat lebih mendalam lantaran tetap terdapat sejumlah tantangan di lapangan, khususnya mengenai kondisi daya beli masyarakat.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi kudu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai info statistik. Ia menyoroti adanya anomali ekonomi ketika pertumbuhan tetap berjalan, tetapi daya beli masyarakat mengalami tekanan.

Selain itu, dia juga menyoroti sejumlah tantangan lain seperti tekanan nilai tukar rupiah nan berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta kondisi golongan masyarakat rentan nan memerlukan perhatian lebih.

Mengacu info BPS nan disampaikan dalam forum tersebut, terdapat sekitar 22,93 juta masyarakat dengan rentang pendapatan sekitar Rp700 ribu per bulan. Sementara kebanyakan masyarakat tetap mempunyai pendapatan di bawah Rp1,5 juta per bulan.

"Bahkan ada kajian master nan menyebut sekitar 10 juta masyarakat kelas menengah mengalami penurunan kelas lantaran kenaikan nilai tidak diimbangi kenaikan pendapatan," katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi argumen pentingnya membangun economic security alias ketahanan dan kepastian ekonomi bagi masyarakat. Konsep tersebut mencakup tiga aspek utama, ialah kesiapan (availability), keandalan (reliability), dan keterjangkauan (affordability).

"Ketahanan ekonomi bukan sekadar support jangka pendek untuk dua alias tiga hari, melainkan agunan perlindungan jangka panjang nan berkepanjangan bagi golongan rentan, pekerja, dan masyarakat miskin," tegasnya.

Dalam FGD tersebut, Akademisi Ekonomi UPN Veteran Jakarta Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa tekanan ekonomi saat ini berangkaian dengan ketidakselarasan kebijakan dan ketimpangan struktural.

Menurutnya diperlukan sejumlah pengganti kebijakan, mulai dari penundaan kenaikan PPN untuk komoditas esensial, penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penyaluran subsidi daya langsung tunai, hingga insentif pajak bagi sektor padat karya.

"Dari sisi moneter, diperlukan pelonggaran kebijakan makroprudensial, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM), stabilisasi nilai tukar rupiah, hingga pengelolaan suku kembang referensi secara presisi agar pertumbuhan 5,6 persen betul-betul dirasakan dampaknya secara merata di daerah," jelasnya.

Sementara itu, Akademisi Ekonomi Universitas Gunadarma Muhamad Yunanto menilai kenaikan nilai kebutuhan pokok turut memengaruhi keahlian konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menekankan pentingnya support langsung tunai dan subsidi tepat sasaran sebagai alas darurat, sekaligus memastikan kebijakan anggaran mempunyai parameter perlindungan daya beli nan terukur.

"APBN kudu mempunyai legitimasi substantif melalui faedah nyata bagi kesejahteraan rakyat. Diagnosis perlindungan daya beli kudu komprehensif: memadukan alas sosial, keterjangkauan jasa publik, stabilitas pasokan, serta pembuatan pendapatan produktif," tuturnya.

Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Manap Pulungan turut menyoroti kejadian menurunnya simpanan golongan masyarakat menengah ke bawah.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap keahlian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Ini menggambarkan masyarakat kelas bawah terpaksa 'mantab' namalain makan tabungan untuk memenuhi kebutuhan pokok di tengah gejolak ekonomi," ujarnya.

FGD Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial tersebut menjadi ruang bagi Badan Pengkajian MPR RI untuk menggali beragam pandangan mengenai kondisi ekonomi nasional serta pengganti kebijakan nan dapat memperkuat daya beli masyarakat.

Melalui beragam masukan nan disampaikan dalam forum tersebut, diharapkan kebijakan ekonomi ke depan dapat semakin berorientasi pada perlindungan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional bisa menghadirkan ketahanan finansial jangka panjang bagi golongan rentan.

Sebagai informasi, Selain Tifatul, datang dalam FGD ini sejumlah personil Badan Pengkajian MPR RI Darmadi Durianto (Fraksi PDI Perjuangan), Muhammad Nur Purnamasidi. (Fraksi Golkar), Maman Imanul Haq, (Fraksi PKB), Andi Yuliani Paris, (Fraksi PAN), Sri Wulan (Fraksi NasDem), Lia Istifhama, (Kelompok DPD), serta Al Hidayat Samsu (Kelompok DPD).

Kegiatan ini juga menghadirkan tiga narasumber pakar, ialah Akademisi Ekonomi UPN Veteran Jakarta Prasetyo Hadi; Akademisi Ekonomi Universitas Gunadarma Muhamad Yunanto; dan Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Manap Pulungan.

(ega/ega)