Tifatul Sembiring Dorong Penguatan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian

Jakarta -

Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI Tifatul Sembiring menekankan pentingnya penguatan UMKM lantaran mempunyai posisi strategis dalam perekonomian nasional. Selain berkedudukan besar dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM juga dinilai bisa mendorong pemerataan ekonomi serta memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"UMKM ini sebetulnya sangat krusial perannya dalam suatu negara. Karena menyerap tenaga kerja paling besar di Indonesia dan membikin pemerataan ekonomi lebih baik ke seluruh pelosok," ujar Tifatul, Rabu (9/9/2025).

Hal tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI dengan tema 'Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial: Bagaimana Meningkatkan Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Negara' di Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Selasa (8/9).

Tifatul mengatakan besarnya kontribusi UMKM belum sepenuhnya diikuti support pemerintah nan memadai. Sejumlah persoalan tetap dihadapi pelaku UMKM, mulai dari keterbatasan modal dan akses pembiayaan, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas produk, hingga keahlian menembus pasar global.

Tifatul juga menyoroti rendahnya hubungan sebagian pelaku UMKM dengan perbankan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan nan bisa mendorong UMKM naik kelas tanpa menghilangkan karakter dan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

"Peran UMKM memang sangat signifikan, tapi peran pemerintah tetap minim. Kita mau ini kelak bisa masuk untuk memperkuat ekonomi," kata Tifatul.

Akademisi Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina Handi Risza menambahkan penguatan UMKM kudu menjadi bagian krusial dalam pembangunan perekonomian nasional. Menurutnya, besarnya jumlah UMKM dan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya diikuti peningkatan produktivitas dan keahlian upaya untuk naik kelas.

Handi menjelaskan UMKM mencakup sekitar 99% unit upaya di Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Namun, sebagian besar tetap berada pada skala mikro dan belum terintegrasi secara kuat dengan industri besar.

"Artinya tidak ada nan naik kelas. Insentif dan juga kebijakan-kebijakan nan dibuat oleh pemerintah itu tidak membikin mereka bisa naik kelas," ujar Handi.

Menurut Handi, persoalan tersebut tidak terlepas dari struktur industri nasional nan belum kuat. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun, sementara sebagian aktivitas ekonomi tetap berjuntai pada komoditas berbasis sumber daya alam. Kondisi ini membikin keterhubungan antara UMKM dan perusahaan besar belum berkembang optimal.

Handi juga menyoroti lemahnya daya beli masyarakat dan penurunan jumlah kelas menengah nan berpotensi berakibat terhadap keberlangsungan UMKM. Karena itu, dia mendorong adanya kebijakan nan bisa meningkatkan produktivitas, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat pasar bagi produk lokal.

Sebagai rekomendasi, Handi mendorong konsolidasi hulu-hilir dan integrasi UMKM dalam rantai pasok industri besar, termasuk melalui tanggungjawab penyerapan komponen produksi dari UMKM lokal. Ia juga mengusulkan pengembangan korporasi alias konsorsium UMKM, pembiayaan berbasis kinerja, penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) produktif, pendanaan alternatif, serta perlindungan pasar domestik.

"Hubungan ini kudu beralih bentuk dari transaksional jangka pendek menjadi integrasi jangka panjang," tegas Handi.

Sementara itu, Akademisi Ekonomi Universitas Borobudur Yolanda menilai pelemahan daya beli masyarakat menjadi salah satu persoalan krusial nan berakibat langsung terhadap keberlangsungan UMKM. Yolanda menjelaskan adanya 'lingkaran setan' ekonomi ketika rendahnya pendapatan menyebabkan daya beli masyarakat turun.

Kondisi ini kemudian melemahkan penjualan UMKM, pengurangan produksi, hingga berpotensi pada PHK. Pada akhirnya, kondisi ini semakin menekan pendapatan dan daya beli masyarakat.

"Daya beli adalah kuncinya, UMKM adalah fondasinya. Kalau daya beli turun, konsumsi rumah tangga turun, penjualan industri menurun, dan pengaruh dominonya bakal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Yolanda.

Menurut Yolanda, pemulihan perlu dilakukan melalui penguatan ketahanan ekonomi domestik, peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi, penguatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM), serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok nasional dan global.

Yolanda juga menyoroti pentingnya optimasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memotong mata rantai distribusi, membantu pemasaran produk petani dan UMKM, serta memperkuat akses pembiayaan di tingkat desa.

"Kebijakan UMKM kudu berbasis info dan menyentuh kebutuhan pelaku upaya secara langsung, mulai dari legalisasi, sertifikasi, standarisasi produk hingga pendampingan dan akses pasar. Kalau UMKM kuat dan daya beli pulih, maka fondasi pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin kuat," kata Yolanda.

Pandangan lain disampaikan oleh Akademisi Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Dewi Meisari Haryanti nan menilai penguatan UMKM memerlukan perubahan pendekatan kebijakan, terutama melalui pendampingan nan terstruktur dan berkelanjutan.

Dewi mengatakan tingginya jumlah upaya mikro di Indonesia justru menunjukkan tetap lemahnya keahlian negara dalam menciptakan mesin pembuatan lapangan kerja. Menurutnya, kebijakan tidak semestinya hanya berorientasi pada bertambahnya jumlah UMKM, tetapi pada keahlian upaya untuk tumbuh menjadi upaya mini dan menengah.

"Prestasi itu jika jumlah UMKM-nya turun, lantaran mereka bekerja. Usaha mikro sebenarnya adalah potret kegagalan negara menciptakan mesin pembuat kerja. Akhirnya semua orang jualan," ujarnya

Dewi juga menyoroti rendahnya keahlian UMKM dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Karena itu, subsidi pembiayaan dinilai tidak cukup untuk mendorong peningkatan kapabilitas usaha.

"Obatnya bukan subsidi bunga. nan dibutuhkan adalah pendampingan terstruktur dan berkelanjutan," tegas Dewi.

Dewi mengusulkan pemerintah membangun sistem sertifikasi bagi lembaga dan tenaga pendamping UMKM, sekaligus mengalokasikan anggaran berbasis hasil alias outcome. Dengan sistem tersebut, support negara dapat diberikan berasas sasaran nan terukur, seperti peningkatan omzet, penyerapan tenaga kerja, kepatuhan pajak, hingga keahlian ekspor.

"Pendampingan terstruktur dan berkepanjangan adalah kunci untuk mengaktifkan mesin baru pembuatan lapangan kerja. Mesin itu adalah upaya mini dan menengah. Ini kudu dicetak, tidak bisa lagi menunggu," kata Dewi.

Sebagai informasi, obrolan ini menegaskan pentingnya memperkuat keberadaan dan peran UMKM melalui landasan norma nan kuat untuk mewujudkan perekonomian nan inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh rekomendasi strategis nan dihasilkan dalam FGD ini diharapkan bisa menjadi bahan krusial dalam perumusan kebijakan nasional, termasuk sebagai pertimbangan dalam penyempurnaan UUD NRI Tahun 1945.

(akd/ega)