Thailand Pertimbangkan Naikkan Batas Utang, Buka Ruang Pinjaman Rp 515,3 Triliun

Pemerintah Thailand tengah mempertimbangkan meningkatkan pemisah utang publik untuk membuka ruang pinjaman tambahan sekitar USD 30 miliar, setara Rp 515,34 triliun dengan dugaan kurs Rp 17.178 per USD. Langkah ini disiapkan untuk menopang perekonomian nan terdampak lonjakan nilai daya global.

Menurut sumber nan mengetahui pembahasan ini, pejabat Kementerian Keuangan dan instansi Perdana Menteri Anutin Charnvirakul sedang mendiskusikan kenaikan pemisah utang menjadi 75 persen dari produk domestik bruto (PDB), dari saat ini 70 persen.

Dikutip dari Bloomberg, Senin (20/4), kebijakan tersebut tetap dalam tahap pembahasan dan memerlukan persetujuan komite kebijakan fiskal dan moneter nan dipimpin oleh Anutin.

Surat berita Krungthep Turakij sebelumnya melaporkan bahwa kenaikan pemisah utang sebesar 5 poin persentase bisa membuka ruang pinjaman baru sekitar 1 triliun baht (USD 31 miliar). Namun, skema penghimpunan dan penggunaan biaya tersebut belum diputuskan.

Juru bicara pemerintah Rachada Dhnadirek menolak mengomentari rencana tersebut. Ia hanya menyatakan pemerintah bakal mencari semua cara.

"Kita bakal cari banyak opsi untuk meringankan beban masyarakat dalam situasi ini serta mempertimbangkan secara hati-hati sumber pendanaan," katanya.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Pakorn Nilprapunt mengatakan pemerintah sedang menyiapkan dekret darurat untuk meminjam hingga 500 miliar baht.

Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas sebelumnya menyatakan pemerintah terbuka meningkatkan pemisah utang jika diperlukan dengan catatan tambahan shopping diarahkan pada investasi nan dapat memperkuat ketahanan fiskal negara.

Pemerintah Thailand sendiri telah meluncurkan sejumlah kebijakan untuk meredam akibat kenaikan nilai energi, seperti support tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah, subsidi sektor transportasi, serta angsuran berbunga rendah untuk pelaku upaya mini dan menengah.

Sebagai negara pengimpor energi, Thailand menghadapi tekanan besar akibat dampak bentrok di Iran, nan mendorong kenaikan nilai energi, memicu inflasi, dan menekan pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah ahli ekonomi apalagi mulai memangkas proyeksi pertumbuhan lantaran mahalnya bahan bakar menggerus konsumsi serta mengganggu ekspor dan pariwisata, dua sektor utama ekonomi Thailand.

Gubernur Bank of Thailand, Vitai Ratanakorn, menyatakan pihaknya bakal mempertahankan suku kembang di level 1 persen selama mungkin untuk menopang ekonomi, meskipun inflasi diperkirakan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Ia juga memperingatkan pertumbuhan ekonomi bisa melambat hingga 1,3 persen jika perang di Iran bersambung hingga Juni.

Inflasi nan sempat negatif selama setahun diperkirakan kembali ke kisaran sasaran bank sentral 1-3 persen tahun ini, lebih sigap dari proyeksi sebelumnya nan memperkirakan baru tercapai pada paruh kedua 2027. Namun, bank sentral menegaskan konsentrasi utamanya tetap pada stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.