Terungkap! Ini 5 Jurus RI Bikin Pemodal Asing Antre Investasi di 2027

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus berupaya menarik investasi langsung asing alias foreign direct investment (FDI) untuk menyukseskan proyek strategis.

Dalam arsip rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, peningkatan FDI menjadi bagian dari sasaran pemerintah untuk membikin neraca transaksi modal dan finansial Indonesia pada 2027 surplus sebesar US$10,49 hingga US$13,66 miliar. Jumlah tersebut di atas nomor 2025 nan defisit US$4,19 miliar dan proyeksi 2026 surplus US$8,62 miliar.

Peningkatan surplus neraca modal dan finansial tersebut ditopang oleh upaya peningkatan surplus investasi langsung luar negeri alias penanaman modal asing senilai US$19 hingga US$ 20,92 miliar pada 2027 alias lebih tinggi dari 2025 sebesar US$14,08 miliar dan perkiraan pada 2026 senilai US$17,68 miliar.

"Peningkatan FDI didorong oleh penyelenggaraan proyek strategis pemerintah dan suasana investasi nan lebih kondusif," dikutip dari arsip rancangan awal RKP 2027 nan disusun Kementerian PPN/Bappenas, dikutip Jumat (8/5/2026).

Peningkatan penanaman modal asing tersebut digenjot pemerintah dengan melakukan strategi nan konsentrasi kepada lima hal. Pertama, melalui penguatan kepastian berupaya melalui pengharmonisan kebijakan pusat dan daerah.

Selanjutnya, pemerintah juga melakukan peningkatan kepastian norma dan konsistensi perizinan sektoral. Kemudian, penguatan lembaga investasi melalui online single submission (OSS) juga bakal dilakukan.

Fokus strategi keempat, ialah penguatan jasa pendampingan penanaman modal pascarealisasi.

Strategi nan kelima adalah promosi investasi pada sektor berbobot tambah tinggi nan mendiring transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan integrasi ke rantai nilai global.

Sejalan dengan itu, proses aksesi Indonesia ke OECD diarahkan untuk memperkuat posisi tawar nasional melalui sinkronisasi kebijakan dengan standar global, reformasi tata kelola dan izin lintas sektor, serta penguatan koordinasi antar-K/L.

"Proses ini menjadi katalis reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nan inklusif, berkelanjutan, dan berkekuatan saing global," sebagaimana tertera dalam RKP 2027.

(arj/arj)

Add