Tegaskan Tak Incar Toko Online, Purbaya: Aturan Pajak demi Keadilan

Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluruskan dugaan publik bahwa pemerintah sengaja menargetkan golongan masyarakat tertentu seperti influencer dan pedagang daring (online) sebagai objek penerimaan pajak baru.

Purbaya menegaskan bahwa siapa pun penduduk negara nan mengantongi pendapatan di atas pemisah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), secara otomatis mempunyai tanggungjawab norma untuk menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) kepada negara.

"Kalau punya penghasilan tinggi, ya dipajakin. Jadi equal treatment untuk semua penduduk negara Indonesia, bukan diincar," tegas Purbaya dalam sebuah tayangan podcast, dikutip Jumat (3/7/2026).

Sebagai bagian dari langkah penguatan administrasi, pemerintah secara resmi telah menunjuk empat perusahaan penyedia marketplace sebagai pemasok pemungut pajak per 1 Juli 2026.

Kendati demikian, eksekusi pemotongan pajak di lapangan baru bakal diberlakukan secara efektif mulai 1 Agustus 2026 mendatang.

Melalui sistem baru ini, pihak marketplace bakal langsung memotong PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,5 persen atas akumulasi omzet nan didapatkan oleh para pedagang nan berdagang di platform mereka.