Perpres Penyatuan Pengadilan Pajak ke MA Ditargetkan Rampung Akhir November 2026

Pajak (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Keuangan memberikan perkembangan terkini mengenai rencana pengalihan alias penyatuan pembinaan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung (MA). Proses manajemen publikasi Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan norma kebijakan tersebut ditargetkan tuntas pada penghujung November 2026.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengungkapkan bahwa penyusunan Perpres penyatuan Pengadilan Pajak ke MA saat ini tengah memasuki tahap penyelesaian administrasi. Pemerintah berambisi seluruh proses dapat melangkah sesuai agenda agar penerapan penuhnya dapat dimulai secara mulus pada Januari 2027.

"Perpres penyatuan Pengadilan Pajak ke MA ini sudah proses administrasi. Harapannya akhir November selesai dan Januari melangkah lancar," ujar Astera dalam konvensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Langkah penyatuan ini merupakan bagian dari agenda penataan kelembagaan peradilan pajak nasional agar pelaksanaannya selaras dengan peta jalan nan telah disiapkan pemerintah.

Mengacu pada info di laman resmi Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan nan menjalankan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak maupun penanggung pajak nan mencari keadilan atas sengketa perpajakan.

Institusi ini berkedudukan sebagai ruang uji objektif atas keputusan perpajakan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan kewenangan penduduk negara.

Selama ini, Pengadilan Pajak mempunyai karakter kelembagaan unik lantaran meskipun menjalankan kegunaan yudikatif, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangannya tetap berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.