Tata Kelola Ekspor Batu Bara-CPO Lewat DSI Dinilai Perkuat Ekonomi RI

Tata kelola sumber daya alam, terutama pada ekspor komoditas dinilai bakal memperkuat ekonomi nasional, termasuk dari sisi hilirisasi industri, dan optimasi Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Lembaga Riset dan Analisis Media Digital, PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS) mencatat, komoditas nan masuk dalam tahap awal skema tata kelola ekspor strategis, ialah batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy, mempunyai nilai ekspor lebih dari US$66 miliar per tahun alias sekitar seperempat dari total ekspor nasional.

Direktur PEDAS, Anthony Leong, mengatakan nilai ekonomi nan sangat besar tersebut menunjukkan sungguh strategisnya kebijakan nan sedang dijalankan pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global.

Menurutnya, Indonesia justru sedang memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang melalui kebijakan nan bermaksud meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperbesar penerimaan negara, serta memperkuat ketahanan sektor finansial nasional.

"Nasionalisme ekonomi bukan berfaedah menutup diri dari bumi internasional. Nasionalisme ekonomi adalah memastikan bahwa kekayaan nasional, devisa nasional, dan sumber daya strategis nasional dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah nan sedang dibangun pemerintah Presiden Prabowo saat ini," kata Anthony dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Anthony, sejarah menunjukkan bahwa nyaris seluruh negara nan sukses melakukan lompatan ekonomi besar membangun kemajuannya di atas fondasi nasionalisme ekonomi nan kuat, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, hingga China.

"Pertanyaannya bukan apakah ada pihak nan berbeda pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam ekonomi politik itu perihal nan biasa. nan lebih krusial adalah apakah kebijakan tersebut memperkuat kepentingan nasional Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperbesar faedah ekonomi dari kekayaan alam nan kita miliki. Dalam konteks itulah kebijakan ini kudu dinilai," ujar Anthony nan juga Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas Danantara dan BUMN itu.

Anthony juga menilai bahwa beragam forum penyampaian pendapat, obrolan publik, maupun kritik terhadap pemerintah merupakan bagian nan tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun demikian, seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa perdebatan nan berkembang tetap didasarkan pada data, kepentingan nasional, dan tujuan berbareng untuk memperkuat daya saing Indonesia.

Menurut dia, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa transformasi ekonomi nan menyentuh sektor-sektor strategis nyaris selalu memunculkan perbedaan pandangan lantaran menyangkut perubahan tata kelola dan pengedaran faedah ekonomi nan sangat besar.

"Kami memandang pentingnya kewaspadaan terhadap beragam dinamika nan berkembang di ruang publik. Dalam konteks geoekonomi global, setiap negara nan berupaya memperkuat kedaulatan ekonominya bakal menghadapi tantangan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Karena itu nan dibutuhkan adalah ketenangan, objektivitas, dan keberanian untuk memandang kepentingan nasional dalam perspektif jangka panjang," tegasnya.

Lebih lanjut, dijelaskan pula mengenai kebijakan DHE, hilirisasi, dan tata kelola ekspor strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) justru merupakan instrumen nan dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang. Semakin besar devisa hasil ekspor nan berada dalam sistem finansial domestik, semakin kuat pula stabilitas nilai tukar, likuiditas perbankan, dan kapabilitas pembiayaan pembangunan nasional.

Hilirisasi

Demikian pula dengan hilirisasi nan selama ini menjadi prioritas pemerintah. Indonesia tidak lagi hanya menjual bahan mentah, tetapi mulai membangun industri pengolahan nan menghasilkan nilai tambah lebih besar, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan meningkatkan daya saing nasional.

Anthony menegaskan, keberhasilan agenda tersebut bakal menjadi fondasi krusial bagi Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama Asia pada dasawarsa mendatang.

"Indonesia terlalu besar untuk terus menjadi pemasok bahan mentah bagi negara lain. Apa nan sedang dilakukan pemerintah hari ini adalah upaya mengembalikan nilai tambah sumber daya alam kepada rakyat Indonesia sendiri. Kita kudu memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak hanya menghasilkan nomor ekspor nan besar, tetapi juga menghasilkan kemakmuran nan lebih besar bagi bangsa Indonesia," ujarnya.

Penguatan DHE, hilirisasi, dan tata kelola SDA kudu dipahami sebagai bagian dari upaya Indonesia memperkuat posisi ekonomi nasional di tengah persaingan dunia nan semakin ketat.

Lebih lanjut, Anthony menerangkan bahwa kebijakan tata kelola ekspor SDA, penguatan DHE, dan hilirisasi nan dijalankan pemerintah merupakan pengejawantahan langsung petunjuk Pasal 33 UUD 1945, nan menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam nan terkandung di dalamnya kudu dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Menurutnya, skema tata kelola ekspor melalui Danantara bukan semata kebijakan perdagangan, melainkan instrumen negara untuk memastikan faedah ekonomi dari sumber daya alam strategis nasional dapat kembali kepada rakyat Indonesia secara lebih optimal.

Semangat tersebut juga sejalan dengan pandangan DPR RI nan menyebut kebijakan tata kelola ekspor SDA sebagai bagian dari upaya kembali kepada Pasal 33 UUD 1945 melalui penguatan pengawasan, transparansi, dan optimasi penerimaan negara.

"Selama ini kita terlalu sering menjadi negara nan kaya sumber daya alam tetapi belum optimal menikmati nilai tambahnya. Semangat Pasal 33 bukan hanya soal negara mempunyai sumber daya, tetapi gimana negara memastikan faedah ekonominya betul-betul kembali kepada rakyat. Karena itu, penguatan DHE, hilirisasi, dan tata kelola ekspor SDA sesungguhnya merupakan penerapan nyata konstitusi di bagian ekonomi," ujar Anthony.

Pihaknya membujuk masyarakat, pelaku usaha, akademisi, media, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memandang perkembangan ekonomi nasional secara objektif berasas info dan kepentingan jangka panjang bangsa.

"Yang sedang dibangun pemerintah hari ini bukan sekadar kebijakan ekonomi biasa, melainkan fondasi kemandirian ekonomi nasional. Dalam jangka pendek mungkin muncul beragam perdebatan dan dinamika. Namun dalam jangka panjang, nan bakal menentukan masa depan Indonesia adalah keberanian menjalankan reformasi, memperkuat nasionalisme ekonomi, serta menjaga kedaulatan atas sumber daya strategis bangsa sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945," pungkas Anthony.

(ada/ara)