Tarif AS Bisa 18%, RI Tetap Kejar Tekstil-Furnitur Dikecualikan

1 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memperkirakan tarif impor nan bakal dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap produk asal Indonesia berpotensi mencapai 18%, setelah masa tarif sementara berhujung pada 24 Juli 2026.

Meski demikian, pemerintah tetap berupaya mengamankan sejumlah komoditas unggulan agar terbebas dari kebijakan tarif tersebut melalui proses negosiasi nan tetap berlangsung.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso mengatakan, posisi Indonesia saat ini relatif lebih baik dibandingkan kebanyakan negara lain nan turut masuk dalam investigasi perdagangan AS berasas Section 301.

Menurut dia, dari 60 negara nan menjadi objek investigasi mengenai rumor kapabilitas produksi berlebih dan dugaan kerja paksa (forced labor), Indonesia termasuk dalam golongan negara nan dinilai telah memenuhi ketentuan nan dipersyaratkan pemerintah AS.

"Alhamdulillah kita masuk ke good group. Jadi dari 60 negara nan diinvestigasi, itu 6 masuk dianggap sudah comply dengan masalah forced labor dengan excess capacity. Nah prosesnya ini kita kan diminta untuk memberikan, merespons dari laporan kemarin, kemudian sampai tanggal 24 Juli," ujar Susiwijono saat ditemui di instansi Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Adapun saat ini, katanya, produk Indonesia tetap dikenakan tarif sementara sebesar 10%. Skema tersebut bertindak hingga 24 Juli mendatang, sebelum nantinya digantikan oleh kebijakan tarif baru nan tengah difinalisasi oleh pemerintah AS.

Susiwijono menjelaskan, besaran tarif nan sebelumnya muncul dalam laporan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) belum berkarakter final. Karena itu, pemerintah Indonesia tetap mempunyai ruang untuk menyampaikan tanggapan dan melakukan lobi sebelum keputusan resmi diterbitkan.

"Sementara di report kemarin kan nan masuk di good group itu sekitar 10%. Mungkin nan 54 negara nan lain nan dianggap belum comply itu kan (tarif) 12,5%. Tapi kan belum keputusan. Nanti jika sudah inkrah keputusan baru bakal menggantikan, di per 24 Juli," katanya.

Di tengah proses tersebut, pemerintah juga tengah konsentrasi memperjuangkan pengecualian tarif bagi sejumlah produk ekspor jagoan Indonesia. Beberapa komoditas seperti kelapa sawit dan kopi disebut telah masuk dalam daftar pengecualian nan dibahas dengan pihak AS.

Selain itu, pemerintah juga berupaya agar produk lain nan mempunyai kontribusi besar terhadap ekspor nasional, seperti tekstil, dasar kaki, dan furnitur, turut mendapatkan perlakuan serupa.

"Kita juga mengusahakan beberapa golongan komoditas nan lain untuk dikecualikan. Nah itu nan sedang bakal dinegokan. Kan nan sudah masuk di exemption kan, mulai nan sawit, kopi dan kawan-kawan sudah. Kemudian tekstil, kemudian nan tambah-tambahan dasar kaki, furniture segala dan beberapa 18 golongan produk kelak tetap bakal didiskusikan lagi," jelas dia.

Menurutnya, memperoleh pengecualian untuk komoditas utama jauh lebih krusial dibanding sekadar memperdebatkan besaran tarif umum nan bakal dikenakan kepada Indonesia.

"Jadi justru nan lebih krusial selain nan secara umum bertindak katakan kelak dapat 18% dan sebagainya, kita lebih krusial juga memperjuangkan nan barang-barang nan real kita ekspor agar dapat pengecualian. Karena jika itu kan bakal lebih berbobot betul untuk ekspor kita," tutur Susiwijono.

Sebagai bagian dari negosiasi, Indonesia juga menyiapkan sejumlah bukti dan kebijakan nan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencegah praktik kerja paksa dalam rantai pasok perdagangan. Salah satunya melalui publikasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nan melarang impor peralatan nan terindikasi menggunakan praktik forced labor.

Susiwijono mengatakan, tim lintas kementerian terus melakukan komunikasi intensif dengan otoritas AS untuk menjelaskan beragam langkah nan telah dilakukan pemerintah Indonesia.

"Tim dari Kemendag dan Kemenko saya kira sangat aktif. Kemarin Pak Edy Pambudi dan Pak Johni Marta. Mereka berdua selama ini kan memang di tempat kami di Kemenko nan melakukan negosiasi. Dan kemarin sudah bersama-sama antara Pak Edy dan Pak Joni. Dan kelak bakal kembali ke US lagi menjelaskan itu," pungkasnya.

(haa/haa)

Add