Tanggap Darurat Gempa Flores(Dok.Tim Basarnas)
SETELAH hampir sebulan berada dalam situasi tanggap darurat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berbareng tujuh pemerintah kabupaten di Pulau Flores sekarang memasuki fase pemulihan pascagempa bumi Magnitudo 7,7.
Masa perpanjangan tanggap darurat berhujung pada 12 September 2026. Pada hari nan sama, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan alias Basarnas menutup Operasi SAR Gempa Flores M7,7 pada pukul 18.00 WITA. Penutupan operasi SAR menandai berakhirnya fase pencarian dan pertolongan sebagai operasi terstruktur, bukan berakhirnya penanganan bencana.
Gempa nan terjadi pada 15 Agustus 2026 itu meninggalkan luka besar di Flores. BNPB mencatat 136 orang meninggal dunia, terdiri atas 48 korban meninggal langsung dan 88 meninggal secara tidak langsung setelah sempat mendapatkan penanganan medis. Selain itu, terdapat 102.384 rumah nan masuk dalam info awal rumah terdampak di tujuh kabupaten.
Tujuh kabupaten tersebut adalah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, dan Sikka.
Angka kerusakan rumah belum menjadi nomor final. BNPB tetap melakukan verifikasi dan pengesahan lapangan. Dari 102.384 rumah dalam info awal, verifikasi sebelumnya mencakup 51.591 rumah. Hasil sementara menunjukkan 2.382 rumah rusak berat, 7.276 rusak sedang, 14.177 rusak ringan, sedangkan 27.756 rumah dinyatakan tidak mengalami kerusakan.
Dengan demikian, pekerjaan pemerintah setelah tanggap darurat justru memasuki fase nan lebih panjang: memastikan korban memperoleh haknya, membangun kembali rumah, memulihkan sekolah dan akomodasi kesehatan, memperbaiki infrastruktur, serta menghidupkan kembali perekonomian masyarakat.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengingatkan bahwa pemulihan pascagempa tidak boleh hanya dilihat dari pembangunan fisik. Menurut Melki, gempa telah memberikan tekanan terhadap perekonomian Flores lantaran terganggunya jalur logistik, aktivitas pasar, pertanian, dan mata pencaharian masyarakat.
“Gempa Flores tidak hanya meninggalkan duka mendalam dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga memberikan guncangan nyata pada stabilitas ekonomi kita,” kata Melki dalam forum strategi pemulihan ekonomi pascagempa di Kupang, 4 September 2026.
Karena itu, pemerintah wilayah diminta menyiapkan strategi pemulihan ekonomi sejak masa transisi. Pemerintah kudu memastikan masyarakat nan kehilangan rumah sekaligus kehilangan sumber penghasilan tidak terjebak terlalu lama dalam kondisi ketergantungan terhadap bantuan.
Ia menyebut Pemprov NTT juga mulai membangun pedoman info terpadu untuk menghindari kesalahan dalam penyaluran support dan pembangunan kembali.
Bapperida NTT berbareng BPBD dan program SIAP SIAGA Australia-Indonesia mengembangkan konsolidasi info sektoral dan kewilayahan dalam pedoman info geospasial berbasis koordinat alias GIS. Langkah itu dimaksudkan untuk memastikan lokasi, tingkat kerusakan dan kebutuhan masing-masing wilayah dapat dipetakan secara lebih akurat.
Data Pemprov NTT per 4 September mencatat 654 akomodasi pelayanan kesehatan terdampak, 1.816 orang mengalami luka-luka, dan 130.763 orang mengungsi. Para tenaga kesehatan tetap memberikan pelayanan meskipun sebagian akomodasi kesehatan mengalami kerusakan dan pelayanan kudu dilakukan dari tenda darurat.
Gubernur Melki meminta pemerintah kabupaten memberikan perhatian unik kepada tenaga kesehatan nan juga menjadi korban terdampak bencana.
Menurutnya, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan nan kudu tetap mendapat support agar pelayanan masyarakat tidak terhenti.
Hal serupa bertindak bagi sekolah. Gedung nan mengalami kerusakan kudu diperiksa sebelum digunakan kembali. Anak-anak nan selama masa darurat belajar dari tenda alias ruang sementara memerlukan kepastian kapan dapat kembali ke ruang kelas nan aman. (H-4)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·