Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis politik di Turki makin dalam setelah pengadilan membatalkan hasil kongres oposisi utama dan menggulingkan kepemimpinan partai penantang Presiden Recep Tayyip Erdogan. Langkah ini memicu kekhawatiran baru soal makin menguatnya kecenderungan otoriter pemerintah hingga membikin penanammodal ramai-ramai menarik biaya dari pasar finansial Turki.
Pengadilan banding pada Kamis membatalkan kongres Partai Rakyat Republik (CHP) tahun 2023 nan memenangkan Ozgur Ozel sebagai ketua umum. Pengadilan kemudian mengembalikan mantan ketua CHP, Kemal Kilicdaroglu, ke posisi ketua partai dengan argumen adanya dugaan penyimpangan dalam kongres, meski tidak dijelaskan secara rinci.
CHP langsung mengecam putusan tersebut dan menyebutnya sebagai "kudeta yudisial". Ozel menegaskan pihaknya bakal melawan keputusan itu melalui jalur hukum.
"Saya bakal berada di markas partai siang dan malam untuk melawan keputusan ini," ujar Ozel, seperti dikutip Reuters, Senin (25/5/2026).
Putusan itu dinilai menjadi ujian besar bagi kerakyatan Turki nan selama bertahun-tahun dinilai makin condong ke arah otokrasi di bawah kepemimpinan Erdogan nan telah berkuasa selama 23 tahun.
Analis politik dari Universitas Sabanci, Berk Esen, mengatakan keputusan pengadilan tersebut menjadi preseden rawan dalam sistem kerakyatan Turki.
"Jika putusan ini diterapkan, maka pengadilan bisa menentukan kepemimpinan partai politik. Tidak ada contoh serupa dalam sistem pemilu Turki sejak 1946," kata Esen.
Kondisi ini langsung mengguncang pasar finansial Turki. Bursa saham Turki sempat ambruk tajam usai putusan keluar, sementara mata duit lira menyentuh rekor terendah sepanjang sejarah terhadap dolar AS.
Bank sentral Turki apalagi disebut kudu menggelontorkan persediaan devisa berbobot miliaran dolar AS untuk menahan pelemahan mata uang. Sementara Bank investasi JPMorgan Chase memperkirakan bank sentral Turki kemungkinan kudu segera meningkatkan suku kembang demi meredam gejolak pasar dan menjaga stabilitas lira.
Roger Mark, analis pasar negara berkembang dari Ninety One, mengatakan akibat terbesar saat ini adalah masyarakat dan penanammodal lokal beramai-ramai meninggalkan lira dan beranjak ke mata duit asing.
"Risiko utamanya adalah dolarisasi domestik," ujar Mark, merujuk pada potensi tindakan jual besar-besaran lira.
Meski demikian, dia menilai arus keluar modal kali ini belum separah tahun lampau lantaran intervensi bank sentral nan lebih garang serta posisi penanammodal asing nan sudah lebih rendah di pasar Turki.
Di tengah tekanan tersebut, Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz berupaya menenangkan pasar. Ia menepis gejolak tersebut sebagai "perkembangan pasar harian" dan menegaskan pemerintah tetap konsentrasi menjalankan program ekonomi untuk menurunkan inflasi.
Sebagai informasi, inflasi Turki tetap berada di atas 32% pada bulan lalu.
Situasi ini juga memperkuat kekhawatiran soal meningkatnya tekanan norma terhadap oposisi. Sejak 2024, ratusan kader dan pejabat CHP telah ditahan atas tuduhan korupsi dan kasus lain nan dibantah partai tersebut.
Salah satu nan paling disorot adalah penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, nan merupakan rival utama Erdogan dan kandidat presiden potensial dari CHP. Penahanan Imamoglu tahun lampau sempat memicu tindakan jual besar di pasar dan mengguncang kebijakan moneter Turki.
Pemilu nasional berikutnya dijadwalkan berjalan pada 2028. Namun, kesempatan percepatan pemilu sekarang mulai menguat lantaran Erdogan menghadapi pemisah masa kedudukan jika mau kembali maju sebagai presiden.
Pemerintah Turki membantah tuduhan bahwa pengadilan digunakan untuk menekan musuh politik. Ankara menegaskan lembaga peradilan di negara itu tetap independen.
Sementara itu, CHP terus melawan putusan tersebut dengan mengusulkan banding ke Badan Pemilu Tertinggi (YSK) dan Mahkamah Agung Turki. Namun YSK menolak permohonan itu dan menyatakan tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan keputusan pengadilan mengenai kongres partai.
(tfa/tfa)
Addsource on Google
[Gambas:Video CNBC]
51 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·