Tak Ada yang Tahu Kapan Perang Berakhir, Pemerintah Evaluasi Terus Harga BBM

Pemerintah memastikan terus memonitor nilai minyak mentah dunia nan berpengaruh pada nilai bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Kondisi nan bergerak ini bakal diantisipasi hingga akhir tahun.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan realisasi rata-rata pembelian minyak mentah belum mencapai USD 100 per barel. Pemerintah telah memprediksi rentang harganya bisa mencapai USD 120 per barel.

Proyeksi tersebut tentu saja berada di atas dugaan makro dalam APBN 2026, ialah USD 70 per barel untuk Indonesian Crude Price (ICP). Namun, Airlangga memastikan bahwa pemerintah sudah mengantisipasi skenario terburuk.

"BBM kita tetap monitor, lantaran jika sampai sekarang kita realisasi pembeliannya (minyak mentah) tidak USD 100, jadikan kita ada nilai rata-rata pembelian sehingga tentu kita bakal terus monitor," ungkapnya saat konvensi pers, Selasa (5/5).

Airlangga melanjutkan, pemerintah juga sembari memonitor dinamika perang AS-Israel dengan Iran di nan tidak bisa diprediksi siapa pun.

"Kelihatannya di range nilai itu USD 90 sampai 120, sesudah itu dia turun lagi ke USD 100, nah ini tetap kita kudu monitor lantaran tidak banyak nan tahu termasuk nan sedang bertempur pun tak tahu," tegasnya.

Pemerintah juga bakal menerapkan skenario nan bergerak mengikuti perkembangan terkini di Iran, apalagi hingga akhir tahun 2026.

"Kita punya skenario untuk menjaga dan skenario ini sifatnya dinamis, jadi tidak berfaedah bahwa jika ini kita patok sampai akhir tahun tidak, tapi kita lihat apa nan terjadi secara bergerak dan kita mitigasi secara dinamis," kata Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa pemerintah menahan nilai BBM subsidi hingga akhir tahun 2026 meski dibayangi ketidakpastian nilai minyak dunia akibat perang AS-Israel terhadap Iran nan tetap berjalan hingga hari ini.

Purbaya menjelaskan, pemerintah telah melakukan beragam simulasi terhadap lonjakan nilai minyak dunia. Mulai dari skenario nilai USD 80 hingga USD 100 per barel, seluruhnya sudah dihitung dampaknya terhadap APBN, termasuk langkah mitigasinya.

“Jadi sepanjang tahun ini dengan nilai rata-rata USD 100, aman. Terus jika ada orang nan bilang Purbaya nggak punya uang, Menteri Keuangan nggak punya uang, kita dari kreasi anggaran aja tetap di bawah 3 persen,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja Komisi XI, Senin (6/4).

Ia menekankan, dengan dugaan nilai minyak bumi mencapai USD 100 per barel sepanjang 2026, defisit anggaran tetap bisa dijaga di level 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Artinya, ruang fiskal pemerintah dinilai tetap memadai untuk menjaga stabilitas, termasuk menahan nilai BBM subsidi.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan langkah persediaan andaikan terjadi lonjakan nilai nan lebih tinggi dari asumsi. Salah satunya dengan memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Di sisi lain, nilai BBM nonsubsidi untuk jenis diesel kompak naik. Setelah sebelumnya kenaikan lebih dulu terjadi di SPBU swasta, nilai untuk jenis BBM nan sama di SPBU Pertamina turut mengalami penyesuaian.

Pertamina tetap tetap mempertahankan nilai untuk BBM jenis Pertamax 92 ialah Rp 12.300 per liter untuk wilayah DKI Jakarta. Begitu juga dengan nilai Pertamax Green 95 di Rp 12.900 per liter.

Sementara nilai Pertamax Turbo 98 naik menjadi Rp 19.900 dari sebelumnya Rp 19.400. Kemudian untuk Dexlite 51 naik sebesar Rp 2.400, dari Rp 23.600 menjadi Rp 26.000 per liter. Pertamina Dex 53 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 4.000, dari Rp 23.900 menjadi Rp 27.900 per liter.

Perubahan nilai ini mengikuti langkah sejumlah SPBU swasta sebelumnya nan sudah lebih duluan naik per 2 Mei 2025. Kenaikan paling drastis terlihat pada produk solar (diesel) SPBU PT Vivo Energy Indonesia dan PT Aneka Petroindo Raya alias BP-AKR, nan menjadi Rp 30.890 per liter.