Bahlil Pastikan Pasokan Batu Bara untuk PLN Aman, Gangguan Listrik Disebabkan Faktor Teknis

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.(Dok Kementerian ESDM)

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kesiapan batu bara untuk PT PLN (Persero) dalam kondisi aman. Menurutnya, gangguan pasokan listrik nan terjadi lebih dipengaruhi persoalan teknis operasional dan pengedaran nan menjadi tanggung jawab PLN.

"Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah nan terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna dengan tidak ada lagi pemadaman," kata Menteri Bahlil dalam keterangan resminya nan diterima di Jakarta, Minggu (21/6).

Bahlil menegaskan, pemadaman listrik nan terjadi bukan disebabkan oleh kurangnya pasokan batu bara bagi pembangkit listrik. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar PLN dengan menugaskan perusahaan-perusahaan batu bara nasional untuk menjamin ketersediaannya.

Ia menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN di seluruh Indonesia mencapai sekitar 154 juta ton setiap tahun. Untuk menjaga kecukupan pasokan, pemerintah telah menetapkan penugasan kepada perusahaan batu bara nasional sebesar 180 juta hingga 190 juta ton, jumlah nan jauh melampaui kebutuhan tahunan PLN.

"Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," ujarnya.

Menurut Bahlil, persoalan nan terjadi lebih berangkaian dengan aspek teknis operasional dan pengedaran nan berada dalam kewenangan PLN. Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo agar penanganan dilakukan secepat mungkin. Selain itu, Bahlil meminta adanya pertimbangan menyeluruh terhadap sistem operasional serta penguatan mitigasi guna mencegah gangguan serupa terulang di kemudian hari.

"Saya sudah berbincang sama Pak Dirut. Saya katakan segera melakukan langkah-langkah nan terukur agar hal-hal nan tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman nan dikeluhkan oleh rakyat. nan mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara nan melaksanakan aktivitas adalah PLN," kata dia.

Bahlil kembali menekankan bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya dalam aspek izin dan menjamin kesiapan energi. Karena itu, penyelesaian persoalan teknis di lapangan sekarang menjadi konsentrasi nan kudu segera dilakukan PLN.

"Pemerintah sudah tegas tinggal PLN segera merealisasikannya. Segera atasi masalah teknis ini, lantaran masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa gangguan sistem kelistrikan terjadi akibat masalah teknis pada dua pembangkit listrik berkapasitas besar di Pulau Jawa nan dimiliki dan dioperasikan oleh mitra PLN.

"Ada hambatan teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa nan dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, ialah ada dua pembangkit independent power producer nan mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," katanya.

Gangguan tersebut menyebabkan pasokan listrik terganggu, namun pemerintah memastikan kondisi tersebut tidak mengenai dengan kesiapan batu bara. Fokus penanganan saat ini diarahkan pada perbaikan sistem operasional dan pengedaran agar jasa kelistrikan kepada masyarakat dapat kembali melangkah secara optimal. (Ant/E-4)