Swasembada Papan 2045 Strategi Perkuat Ekonomi Nasional

Wakil Menteri PKP sekaligus Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero), Fahri Hamzah.(MI/Gana Buana)

GAGASAN Swasembada Papan 2045 dinilai menjadi salah satu strategi krusial untuk mengatasi krisis kediaman nasional. Saat ini, nomor ketimpangan kepemilikan rumah atau backlog diperkirakan mencapai 10 juta hingga 12 juta unit, sementara sekitar 20 juta penduduk tetap tinggal di rumah tidak layak huni.

Wakil Menteri PKP sekaligus Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero), Fahri Hamzah, mengatakan, Swasembada Papan 2045 merupakan cita-cita besar agar seluruh rakyat Indonesia terbebas dari persoalan kediaman pada 2045. Menurut dia, program 3 juta rumah tidak boleh dipandang sebagai proyek properti biasa, melainkan bagian dari strategi transformasi bangsa.

“Swasembada papan adalah nilai meninggal jika kita mau membangun fondasi sosial dan ekonomi masyarakat nan kuat ke depan,” ujar Fahri, dalam peluncuran dan bedah buku Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045 karya Fahri Hamzah di Menara 2 BTN, Jakarta, Kamis (21/5).

Fahri menyebut, persoalan kediaman tetap menjadi tantangan besar. Selain backlog kepemilikan rumah nan mencapai 10 juta hingga 12 juta unit, tetap terdapat sekitar 20 juta penduduk nan tinggal di rumah tidak layak huni. Dari jumlah itu, sekitar 6 juta orang tinggal di rumah tidak layak dan bukan milik sendiri.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pihaknya tengah mengorkestrasi strategi besar untuk mempercepat program 3 juta rumah. Fokus utama program tersebut adalah memastikan support kediaman tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

“Ini adalah kerja panjang nan melibatkan antargenerasi. Satgas Perumahan sekarang tengah mengorkestrasi strategi besar untuk mempercepat program 3 juta rumah. Fokus kami jelas, memastikan program ini tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Hashim.

Hashim mengapresiasi peluncuran kitab tersebut. Ia menilai visi Swasembada Papan 2045 sejalan dengan pendapat para pendahulu, termasuk Margono Djojohadikusumo dalam memperluas akses kediaman murah dan Soemitro Djojohadikusumo nan menempatkan industri perumahan dalam kerangka ekonomi nasional.

Sebagai lembaga pembiayaan perumahan, BTN menyatakan siap mengawal peta jalan menuju sasaran tersebut. 

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, perseroan terus merumuskan strategi pembiayaan inklusif agar akses kediaman dapat menjangkau masyarakat sektor umum maupun informal.

“Kami menyusun peta jalan strategis ini agar tidak ada masyarakat nan tertinggal. Sinergi antara Satgas Perumahan, kementerian, dan BTN bakal menjadi kunci utama mewujudkan Swasembada Papan 2045,” ujar Nixon.

Menurut Nixon, salah satu solusi nan dapat ditempuh adalah penyediaan pembiayaan murah dengan tenor panjang, mulai dari 20 tahun, 30 tahun, hingga 40 tahun. Skema itu dinilai krusial untuk menjaga keterjangkauan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, di tengah kenaikan nilai hunian.

Nixon menambahkan, buku Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045 juga menyoroti tiga rumor esensial sektor perumahan, ialah tata ruang, pendemokrasian lahan, dan instrumen pembiayaan. Tantangan terbesar industri saat ini, kata dia, adalah menggali sumber pendanaan jangka panjang nan murah dan berkelanjutan.

“Definisi murah ini bisa macam-macam. Namun bagi kami, parameter utamanya adalah keterjangkauan. Di situlah tantangannya, gimana merumuskan instrumen pembiayaan nan pas agar angsuran rumah tidak mencekik kantong rakyat,” tegas Nixon. (Z-10)