Swasembada Pangan Dikebut-Zulhas Cuma Butuh Rapat 3 Kali, Ini Hasilnya

1 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan sejumlah langkah nan menjadi kunci keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras, apalagi lebih sigap dari sasaran nan ditetapkan sebelumnya.

Menurut dia, keberhasilan tersebut diperoleh melalui serangkaian kebijakan nan berpihak kepada petani, mulai dari penyederhanaan patokan pupuk hingga kenaikan nilai gabah.

Zulhas mengatakan, kebijakan swasembada pangan menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan upaya mengoreksi pendekatan selama puluhan tahun nan condong mengandalkan impor ketika pasokan dalam negeri kurang.

"Oleh lantaran itu, kebijakan pokoknya Bapak Presiden adalah kita kudu swasembada pangan, lantaran swasembada itu kedaulatan, kedaulatan itu kehormatan," kata Zulhas dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan, langkah pertama nan dilakukan pemerintah adalah membenahi tata kelola pupuk bersubsidi. Dari hasil evaluasi, penyerapan pupuk selama ini rendah lantaran proses birokrasi nan berbelit.

"Kita lihat pupuk, ya. Pupuk kita pelajari, datang Dirut Pupuk Indonesia, paparan, rupanya penggunaan pupuk terserap hanya 6 juta ton. Setelah paparan saya lihat aturannya rumit, bertele-tele, berputar-putar sehingga pupuk terserap hanya 6 juta ton," ujarnya.

Zulhas menuturkan, pemerintah akhirnya memangkas patokan pengedaran pupuk dari 145 patokan menjadi hanya tiga aturan. Setelah Presiden menerbitkan Peraturan Presiden, pupuk dapat tersedia sebelum musim tanam dimulai.

"Saya rapatkan di sini tiga kali, kita pangkas dari 145 patokan tinggal tiga aturan," ucap dia.

Dampaknya, penyerapan pupuk pada 2025 meningkat menjadi 9,55 juta ton alias naik sekitar 58% dibanding sebelumnya.

"Presiden langsung kasih Peraturan Presiden, ya, jalan di bulan Desember. Januari pupuk sudah ada sebelum tanam. Dan tahun 2025 terserap 9,55 juta ton. Jadi naik kira-kira 58%," ujar Zulhas.

Ia menyebut peningkatan penggunaan pupuk tersebut berkontribusi pada kenaikan produktivitas sekitar 7%-8%.

"Nah akibat pupuk bagus, keberpihakan kepada petani, rantainya kita perbaiki, aturan-aturan kita perbaiki, ya, pupuk terserap sembilan separuh itu sudah meningkatkan produktivitas kira-kira 7% sampai 8%," katanya.

Selain pupuk, pemerintah juga membenahi sektor irigasi nan selama ini dinilai menjadi salah satu penghambat peningkatan produksi pangan nasional. Berdasarkan pertimbangan pemerintah, luas sawah Indonesia mencapai sekitar 7,4 juta hektare, namun luas tanamnya baru sekitar 10 juta hektare.

"Kita pelajari apa masalahnya, oh irigasi," ujar Zulhas.

Karena itu, pemerintah mengubah patokan agar perbaikan irigasi dapat langsung ditangani pemerintah pusat tanpa terkendala pembagian kewenangan antara pemerintah wilayah dan pusat.

"Nah ini kita mengusulkan Perpres, dirubah bahwa luas berapa pun irigasi bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat. Presiden sigap langsung keluarkan Perpres, anggaran PU dialihkan (beberapa) untuk menyelesaikan irigasi," sebutnya.

Jurus berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan nilai gabah. Pemerintah memutuskan nilai referensi pembelian (HAP) gabah ditetapkan Rp6.500 per kilogram (kg) tanpa syarat kadar air nan sebelumnya kerap menjadi celah permainan nilai di tingkat petani.

"Kita putuskan gabah naik ke Rp6.500 any quality. Tidak pakai catatan kadar air 14-18. Pokoknya panen beli Rp6.500 per kg, titik," kata Zulhas.

Menurutnya, kebijakan tersebut sukses meningkatkan minat petani untuk menanam padi, lantaran untung nan diperoleh menjadi lebih baik.

"Akhirnya Alhamdulillah 2025, gabah sampai sekarang ini, tidak ada lagi nan di bawah Rp6.500 (per kg). Rata-rata nilai gabah sudah Rp6.500 (per kg) ke atas," ujarnya.

Zulhas menyebut kombinasi kebijakan pupuk dan nilai gabah telah memberikan tambahan produksi nan signifikan. Ditambah kondisi musim nan mendukung serta penggunaan pompa air untuk mengantisipasi kekurangan air, Indonesia mencatat surplus beras pada 2025 hingga 4,2 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak lagi mengimpor beras pada 2025. "Jadi kita tidak impor beras lagi 2025, tapi kita punya stok kelebihan 4,2 juta ton," sebut dia.

Ke depan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga agar swasembada beras tetap berkelanjutan. Salah satunya melalui program cetak sawah baru di sejumlah wilayah seperti Merauke, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan.

"Kita cetak sawah baru, ada di Merauke nan diributkan itu. Itu baru mau cetak ya, baru cetak sawahnya. Ada juga Pak Mentan (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) cetak di Kalimantan Tengah, ada di Sumatra Selatan," kata Zulhas.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan perlindungan lahan pertanian berkepanjangan agar tidak dialihfungsikan menjadi area perumahan maupun industri.

"Jadi nan sudah lahan berkepanjangan itu, tidak boleh lagi lahan ini diubah menjadi apapun, mau itu rumah, pabrik. Tidak boleh lagi," tegasnya.

Pemerintah juga menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengembangkan varietas dan bibit unggul, guna meningkatkan produktivitas padi di masa mendatang.

"Kami kerjasama dengan BRIN. Jadi kita mau agar pengembangan varietas baru, bibit-bibit baru, agar produktivitas padi kita itu jauh meningkat dibanding sebelumnya," pungkas dia.

(dce)

Add