Survei Poltracking: Ekonomi Jadi PR Terberat Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Survei nasional Poltracking Indonesia mencatat bagian ekonomi menjadi sektor dengan tingkat kepuasan terendah dalam pertimbangan publik terhadap keahlian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tingkat kepuasan terhadap keahlian pemerintah di bagian ekonomi hanya 41,8 persen pada Agustus 2026. Angka tersebut menjadi nan terendah daripada bagian lain, seperti bagian norma dan pemberantasan korupsi tercatat 48,3 persen, sedangkan bagian politik dan stabilitas nasional sebesar 51,9 persen.

“Jadi tiga bagian ini adalah PR krusial untuk diantisipasi, untuk diperbaiki performa pemerintah. Terutama di bagian ekonomi, dilanjutkan norma dan pemberantasan korupsi, dan terakhir adalah politik dan stabilitas nasional,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam konvensi pers daring, Senin (31/8/2026).

Hanta mengatakan penilaian rendah terhadap bagian ekonomi tidak terlepas dari kondisi nan dirasakan masyarakat di tingkat rumah tangga. Dalam survei tersebut, sebanyak 62,5 persen responden menyatakan pengeluaran rumah tangga mereka dalam setahun terakhir meningkat.

Di sisi lain, hanya 58 persen responden nan menilai penghasilan rumah tangga mereka membaik dalam setahun terakhir. Sementara 57 persen menyatakan kondisi finansial family mereka lebih baik.

“Data ini menunjukkan bahwa ada situasi ekonomi daya beli masyarakat nan sedang turun lantaran bisa jadi aspek penghasilan tidak meningkat tetapi nilai kebutuhan pokok justru meningkat sehingga daya beli masyarakat relatif mengalami penurunan. Itu catatan di situasi ekonomi,” jelas Hanta.

Selain itu, kata Hanta, tekanan terhadap daya beli juga terlihat dari penilaian masyarakat mengenai nilai kebutuhan pokok. Sebanyak 55,6 persen responden menyatakan nilai kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir tidak terjangkau.

Bahkan, Hanta melanjutkan, persoalan nilai kebutuhan pokok menjadi masalah paling utama nan dirasakan publik. Sebanyak 44,3 persen responden menyebut mahalnya nilai kebutuhan pokok sebagai persoalan paling pokok nan sedang dihadapi masyarakat saat ini.