Suhud Pastikan tak Pangkas Anggaran Masyarakat

Masyarakat di Jakarta(MI/Ramdani)

KETUA DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menegaskan, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh mengurangi program nan menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Ia mengatakan, kondisi fiskal Jakarta sekarang menghadapi tekanan nan cukup berat. Selain anggaran pembangunan mengalami defisit, Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami pengurangan.

“Defisitnya cukup besar. Mengharuskan Pemprov DKI Jakarta melakukan efisiensi terhadap anggaran nan ada,” ujar Suhud melalui keterangannya, Selasa (9/6).

Ia memastikan DPRD DKI Jakarta bakal mengawal kebijakan efisiensi agar tidak menyasar program nan bergesekan langsung dengan kebutuhan warga.

Program tersebut antara lain, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), subsidi pangan, serta alokasi anggaran untuk penanganan dan pencegahan banjir. “Dewan mau memastikan tidak ada pemotongan terhadap anggaran nan mengenai dengan kesejahteraan masyarakat,” tandas dia.

Menurutnya, efisiensi sebaiknya mengarah pada shopping nan tidak berakibat signifikan terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, kebutuhan dasar penduduk tetap terlindungi di tengah tekanan fiskal. “Itu kita pastikan tidak ada pemotongan dan tidak ada pengurangan,” jelas Suhud.

Suhud juga mendorong Pemprov DKI Jakarta lebih aktif menggali sumber pendanaan pengganti melalui creative financing.

Ia menilai, Jakarta mempunyai banyak potensi pendanaan dan kesempatan kerja sama nan dapat dielaborasi berbareng beragam pihak. Sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya berjuntai pada sumber pendapatan rutin.

DPRD DKI Jakarta bakal terus mengawal kebijakan anggaran agar tetap berpihak kepada warga. Kondisi ekonomi terkini menuntut pemerintah wilayah bekerja lebih jeli dalam menentukan prioritas belanja. (Far/P-3)