Subsidi & Kompensasi Energi 2026 Terancam Melonjak 2 Kali Lipat Jadi Rp 700 T

Kementerian ESDM memandang potensi pembengkakan subsidi dan kompensasi daya pada tahun 2026 hingga Rp 300 triliun, jika tidak diantisipasi dengan kesiapan pasokan daya baru dan terbarukan (EBT).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengatakan akibat dari bentrok geopolitik dunia tetap mengganggu rantai pasok energi, tidak hanya perang AS dan Iran, namun juga tetap memanasnya ketegangan Rusia dan Ukraina.

Fenomena tersebut mengakibatkan lonjakan nilai komoditas energi, laju inflasi, biaya produksi, hingga logistik. Di Indonesia sendiri, akibat tersebut dapat diredam dengan alokasi subsidi dan kompensasi daya baik itu BBM, LPG, maupun listrik.

Dalam APBN 2026, alokasi subsidi dan kompensasi daya untuk BBM, LPG 3 kg, dan listrik mencapai Rp 381,3 triliun, sehingga berpotensi bengkak menjadi nyaris Rp 700 triliun. Hingga semester I 2026, realisasi penyalurannya sudah mencapai Rp 233 triliun.

"Kementerian ESDM sudah menghitung akibat kenaikan ini jika kita tidak antisipasi dengan kesiapan daya baru dan terbarukan, ini konsekuensinya peningkatan kompensasi dan subsidi dari Rp 400 triliun itu bisa meningkat sekitar Rp 300 triliun. Kalau ini ada peningkatan sekitar Rp 300 triliun, itu dampaknya ada defisit pembiayaan nan dibiayai dari APBN khususnya pada tahun 2026 ini," tutur Yuliot saat EBTKE ConEx 2026, Rabu (2/9).

Dorong EBT di Ketenagalistrikan

Dengan demikian, Yuliot memandang terdapat urgensi untuk menggencarkan pemanfaatan EBT, terutama di sektor ketenagalistrikan. Dia mencontohkan beberapa negara nan sudah condong berdikari dengan pasokan daya bersih.

"Kita kudu bisa membandingkan beberapa negara seperti di Amerika Utara itu justru sumber utama untuk kesiapan daya listriknya adalah dari PLTA. Di Amerika Selatan ya termasuk di Brasil itu justru lebih dominan daya nan dihasilkan itu adalah dari PLTA, di negara Afrika itu juga nyaris sama, kemudian di Norwegia itu justru sumber listriknya 90 persen itu berasal dari PLTA," jelas Yuliot.

Selain itu, Yuliot juga menyebut Prancis mendapatkan 69 persen dari pasokan energinya dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), sama halnya dengan Pakistan, sementara Rusia dan negara-negara Timur Tengah serta Afrika Utara kebanyakan ditopang oleh pasokan gas alam.

"Kita mengambil contoh nan ekstrem, Pakistan kapabilitas terpasang untuk listriknya sekitar 50 GW, di mana sekitar 17 GW itu berasal dari PLTN, sekitar nyaris sekitar 17 GW lebih lagi berasal dari PLTA, berfaedah ini komposisi daya baru terbarukan nan berasal dari PLTN dan PLTA untuk Pakistan itu justru ini lebih dominan, sehingga nilai listrik nan dijual kepada masyarakat relatif rendah hanya sekitar 6 sen per kWh," ungkap Yuliot.

Negara-negara nan kebanyakan mendapatkan sumber daya dari EBT, menurut dia, sukses menekan biaya energinya. Sedangkan negara nan bertumpu pada daya fosil, seperti Indonesia, Australia, dan China, biaya energinya condong sangat besar.

"Indonesia, Australia, dan juga China, India itu justru lebih besar penggunaan energinya itu nan berasal dari pemanfaatan batu bara. Ini nan kita lihat kondisinya. Negara-negara nan lebih dominan menggunakan bahan bakar minyak ini alias bahan bakar nan tidak terbarukan, itu justru nilai energinya itu relatif lebih besar," tegasnya.

Sebelumnya, subsidi daya sepanjang tahun 2026 diprediksi melewati sasaran nan ditetapkan APBN. Ini terjadi lantaran tingginya proyeksi realisasi alias outlook nilai tukar rupiah hingga nilai minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).

Dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2027, hingga semester I 2026, nilai tukar Rupiah rata-rata berada pada level Rp 17.197 per dolar AS. Adapun kisaran outlook ialah Rp 17.000-Rp 17.500 per dolar AS, lebih tinggi dari dugaan dasar Rp 16.500 per dolar AS lantaran dinamika geopolitik dan arah kebijakan moneter global.

Sementara itu, rata-rata ICP semester I tahun 2026 terealisasi sebesar USD 90,46 per barel, di atas kisaran outlook USD 75-85 per barel akibat gangguan pasokan sebagai akibat bentrok di Timur Tengah.

Dengan demikian, proyeksi subsidi daya hingga akhir tahun 2026 bisa mencapai Rp 227,2 triliun, naik cukup signifikan dari sasaran dalam APBN 2026 nan ditetapkan sebesar Rp 210 triliun.

"Pada outlook tahun 2026, subsidi daya diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp 227.258,1 miliar," dikutip dari Buku Nota Keuangan RAPBN 2027, Sabtu (22/8).