Suahasil Bungkam Ditanya soal Utang Whoosh-Dividen Danantara Rp 120 T

Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, memilih tutup mulut saat diberondong sejumlah pertanyaan oleh awak media. Peristiwa tersebut terjadi usai dirinya menghadiri Sidang Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Saat itu, Suahasil diketahui datang dengan kemeja biru muda, dasi bergaris berwarna putih, dengan jas hitam. Ia datang didampingi sejumlah jajarannya di ruang Sidang Paripurna DPD, Nusantara V.

Ketika menghadapi awak media, Suahasil memilih bungkam. Sejumlah pertanyaan nan diajukan juga mencakup beragam pertanyaan nan menjadi rumor pada masa kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan.

Sejumlah pertanyaan tersebut di antaranya mengenai keputusan Fitch Ratings Indonesia nan menyesuaikan ranking utang Indonesia Investment Authority's (INA) menjadi BBB dengan Outlook Negatif hingga nasib penyelesaian utang proyek kereta sigap Whoosh nan diketahui dilimpahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai 15 September.

Ia juga sempat ditanya mengenai Saldo Anggaran Lebih (SAL) nan ditempatkan di perbankan nasional. Suahasil juga tidak menanggapi pertanyaan mengenai dividen Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) nan bakal disetorkan ke Kemenkeu Rp 120 triliun.

Ia memberi isyarat untuk menjawab sejumlah rumor tersebut pada agenda rutin di instansi Kemenkeu, ialah APBN KITA. Agenda tersebut rencana digelar dalam waktu dekat.

Suahasil dilantik sebagai Menkeu berasas Keputusan Presiden 97 P Tahun 2026 Pemberhentian dan Pengangkatan Kabinet Merah Putih di sisa masa kedudukan 2024-2029. Ia dilantik langsung oleh Prabowo sebagai pengganti Purbaya nan telah menjabat sebagai Menkeu selama satu tahun terakhir.

Kemudian pada Selasa (15/9), Purbaya Yudhi Sadewa resmi melepas jabatannya sebagai Menkeu usai satu tahun memimpin Kementerian Keuangan kepada Suahasil Nazara. Proses Serah Terima Jabatan (Sertijab) berjalan hari ini di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda 1 Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat.

(ahi/ara)