Standar Ganda Nuklir: Iran Ditekan, Israel Dibiarkan

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah memanasnya bentrok dan perdebatan dunia soal senjata nuklir, sorotan bumi kembali tertuju pada ketimpangan perlakuan terhadap dua tokoh utama di Timur Tengah, Iran dan Israel. Selama lebih dari dua dekade, program nuklir Iran menjadi sasaran pengawasan ketat, sanksi, hingga negosiasi panjang, sementara Israel, nan diyakini mempunyai senjata nuklir, nyaris tidak mendapat tekanan internasional serupa.

Kontras ini semakin mencolok setelah dalam 10 bulan terakhir, Israel berbareng Amerika Serikat melancarkan dua perang terhadap Iran dengan argumen negara tersebut nyaris mempunyai keahlian membikin senjata nuklir. Konflik itu, ialah perang 12 hari pada Juni tahun lampau dan pertempuran selama sebulan tahun ini, dilaporkan telah menewaskan lebih dari 2.600 penduduk Iran serta memicu krisis daya dunia nan belum pernah terjadi sebelumnya.

Namun, klaim bahwa Iran berada di periode kepemilikan senjata nuklir tidak disertai bukti kuat. Hal ini memperkuat kritik sejumlah pengamat nan menilai adanya standar dobel dalam penerapan norma non-proliferasi nuklir di tingkat global.

"Rahasia Umum" Nuklir Israel

Di kalangan analis, sebagaimana dikutip dari kajian Al Jazeera, Kamis (16/4/2026), kepemilikan senjata nuklir oleh Israel kerap disebut sebagai "rahasia umum". Meski tidak pernah secara resmi mengonfirmasi alias menyangkal, negara tersebut diyakini menjadi satu-satunya di Timur Tengah nan mempunyai persenjataan nuklir.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pernah memberikan jawaban nan ambigu saat ditanya soal keahlian nuklir negaranya pada 2018.

"Kami selalu mengatakan bahwa kami tidak bakal menjadi nan pertama memperkenalkannya, dan kami memang belum memperkenalkannya... Itu adalah jawaban terbaik nan bisa Anda dapatkan."

Program nuklir Israel diperkirakan telah dimulai sejak 1950-an di bawah Perdana Menteri pertama David Ben-Gurion, dengan support luar negeri, khususnya dari Prancis. Fasilitas nuklir di Dimona, gurun Negev, lama diduga menjadi pusat produksi plutonium untuk senjata.

Para mahir memperkirakan Israel mempunyai sekitar 80 hingga 200 hulu ledak nuklir, meski nomor pastinya tidak diketahui lantaran kebijakan kerahasiaan ketat nan diterapkan.

Kerangka kerahasiaan ini sempat terguncang pada 1986 ketika Mordechai Vanunu membocorkan info dan foto akomodasi Dimona ke media Inggris. Ia kemudian diculik oleh pemasok Israel, diadili secara tertutup, dan menjalani 18 tahun penjara.

Israel juga tidak menandatangani Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), perjanjian dunia nan bermaksud membatasi penyebaran senjata nuklir. Akibatnya, Israel tidak terikat pada tanggungjawab inspeksi internasional seperti negara personil lainnya.

Analis Shawn Rostker menjelaskan bahwa kebijakan ambiguitas ini merupakan strategi nan disengaja.

"Logikanya cukup sederhana, ambiguitas dimaksudkan untuk menjaga pengaruh jera sekaligus menghindari beberapa biaya diplomatik, hukum, dan politik nan bakal timbul dengan deklarasi terbuka."

Ia menilai mini kemungkinan Israel bakal berasosiasi dengan NPT dalam waktu dekat.

"Posisi Israel selama beberapa dasawarsa telah mengenai erat dengan lingkungan keamanan regionalnya, dan tidak ada tanda-tanda bahwa Israel memandang faedah strategis dalam melepaskan ambiguitas alias berasosiasi dengan NPT," ujarnya.

Program Nuklir Iran

Berbeda dengan Israel, program nuklir Iran justru berada di bawah pengawasan intensif internasional. Program ini dimulai pada 1950-an dengan support AS di era Shah Reza Shah Pahlavi, dan berkembang setelah Revolusi Islam 1979.

Sebagai penandatangan NPT, Iran secara konsisten menyatakan bahwa program nuklirnya bermaksud sipil, seperti daya dan medis. Negara ini juga menandatangani perjanjian pengawasan dengan International Atomic Energy Agency (IAEA) pada 1974, nan membikin akomodasi nuklirnya rutin diperiksa.

Kesepakatan krusial dicapai pada 2015 melalui JCPOA, di mana Iran setuju membatasi pengayaan uranium hingga 3,67%, mengurangi jumlah sentrifugal, serta membuka akses luas bagi inspeksi internasional.

Inspektur IAEA apalagi melakukan pemeriksaan harian untuk memastikan kepatuhan Iran-dan mereka menemukan bahwa Iran mematuhi kesepakatan tersebut.

Namun, pada 2018, Presiden AS saat itu, Donald Trump, menarik negaranya dari kesepakatan tersebut, meski IAEA menyatakan Iran telah mematuhi komitmennya. Iran tetap memperkuat selama satu tahun sebelum kembali meningkatkan aktivitas pengayaan.

Argumen AS bahwa Iran menjadi ancaman nuklir didasarkan pada laporan IAEA 2025 nan menyebut Iran mempunyai 400 kg uranium dengan pengayaan 60%. Namun, tingkat tersebut tetap di bawah periode 90% nan dibutuhkan untuk senjata nuklir.

Klaim Tanpa Bukti Kuat

Meski Israel dan AS berulang kali menyatakan Iran nyaris mempunyai peledak nuklir, bukti konkret belum pernah dipublikasikan.

Pada Maret 2025, Direktur Intelijen Nasional AS Tulsi Gabbard menyampaikan kepada Kongres bahwa AS "terus menilai bahwa Iran tidak sedang membangun senjata nuklir dan Pemimpin Tertinggi Khamenei belum mengesahkan program senjata nuklir nan dia tangguhkan pada tahun 2003".

Iran sendiri sejak lama menegaskan tidak beriktikad mengembangkan senjata nuklir. Pada 2003, Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei, apalagi menyatakan pengembangan senjata nuklir bertentangan dengan norma Islam.

Setelah serangan terbaru pada Februari, Gabbard kembali menegaskan bahwa organisasi intelijen AS tidak memandang tanda bahwa Iran melanjutkan program senjata nuklirnya.

Tuduhan Standar Ganda

Sejumlah analis menilai perbedaan perlakuan terhadap Iran dan Israel mencerminkan standar dobel dalam sistem internasional.

Analis Palestina, Ahmed Najar, menyebut perihal tersebut secara gamblang."Dalam perihal ini, norma-norma internasional diterapkan secara selektif, ditegakkan secara ketat dalam beberapa kasus, dan diabaikan secara diam-diam dalam kasus lainnya."

Ia menilai posisi geopolitik menjadi aspek utama. Israel, sebagai sekutu Barat, dianggap mendapat perlakuan lebih longgar, sementara Iran dipandang sebagai musuh sehingga mendapat tekanan maksimal.

Najar juga menyoroti kebijakan "ambiguitas" Israel nan menurutnya justru menimbulkan kekhawatiran.

"Terdapat ambiguitas tidak hanya seputar kemampuan, tetapi juga seputar periode pemisah penggunaan, dan perihal itu terjadi tanpa adanya sistem akuntabilitas nan diterapkan di tempat lain," ujarnya.

Menurutnya, perubahan pendekatan dunia terhadap rumor ini susah terjadi tanpa pergeseran besar dalam dinamika politik internasional.

"Selama kepentingan strategis lebih diutamakan daripada penerapan norma internasional secara konsisten, postur nuklir Israel kemungkinan besar bakal tetap terlindungi dari pengawasan," kata Najar.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]