Stafsus Pramono Soroti Perizinan Usaha di DKI: Satu Pintu Banyak Jendela

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Yustinus Prastowo, menyoroti persoalan perizinan upaya di Jakarta. Ia menyinggung kejadian 'satu pintu tapi banyak jendela', apa itu?

Hal tersebut disampaikan Yustinus saat menghadiri konvensi pers Jakarta International Trade, Tourism, and SME Expo (JITEX) 2026. Yustinus mengatakan JITEX tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama antara Pemprov DKI, asosiasi usaha, dan sektor swasta.

"Kalau dulu pelayanan itu kan ada di mana-mana, kita kudu datang ke setiap kantor, maka dibikin Samsat, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Sudah satu genting nih, rupanya banyak pintu, maka dibikin PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sudah satu pintu, tetap banyak jendela," kata Yustinus di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Menurut Yustinus, 'jendela' tersebut semestinya hanya berfaedah sebagai ventilasi, bukan menjadi akses lain bagi pelaku upaya dalam mengurus perizinan. Ia mau proses perizinan betul-betul dilakukan melalui satu pintu.

"Nah, ini nan coba mau kita atasi, gimana kita memastikan jendela itu kan fungsinya untuk ventilasi saja, bukan untuk pintu masuk. Pintunya tetap satu," ujarnya.

Ia mengatakan Pemprov DKI bakal berupaya mengukur standar pelayanan alias service level agreement (SLA) dalam proses perizinan. Ia mau kepastian waktu nan dibutuhkan pelaku upaya untuk mendapatkan izin dapat dibuat lebih sigap dan terukur.

"Kita coba ukur SLA kita seperti apa. Kalau mengurus izin, kita coba bikin best practice level 5. Berapa hari, berapa jam nan bisa kita berikan kepada calon investor, pelaku usaha, sehingga mereka betul-betul merasakan kemudahan," jelasnya.

Ia menilai kemudahan berupaya sangat krusial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jakarta. Terlebih, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II 2026 tercatat mencapai 5,52%.

"Karena kita percaya kita kudu memelihara angsa agar bertelur emas. Kita ini sering kali tidak sabar, mau menyembelih angsa lampau dimasak. Padahal mestinya angsa itu digemukkan, dikasih makanan nan lezat biar bertelur, telurnya banyak, syukur-syukur telurnya emas," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) sekaligus Ketua Umum ATTEC (Asian Trade, Tourism, and Economics Council) Budiharjo Iduansjah juga menyoroti persoalan perizinan nan dihadapi bumi usaha.

Budiharjo mengatakan pihaknya telah menyerahkan daftar perizinan nan kudu diurus pengusaha. Menurutnya, terdapat sekitar 100 jenis izin nan berangkaian dengan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

"Hippindo juga sudah membuatkan list, waktu itu sudah kami serahkan, izin untuk berupaya itu ada sampai 100. Nah, itu dari nasional sampai ke Pemda," kata Budiharjo.

Dia berambisi jumlah perizinan tersebut dapat disederhanakan sehingga pelaku upaya bisa lebih sigap menjalankan aktivitas bisnisnya.

"Bagaimana izin itu bisa dibikin lebih sedikit sehingga kita bisa lebih sigap untuk berusaha," lanjutnya.

Untuk diketahui, JITEX 2026 menjadi penyelenggaraan tahun ketiga. Gelaran tahun ini berbeda lantaran untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh asosiasi upaya tanpa menggunakan APBD.

(bel/lir)