Soroti Kerja Sama Bandara Kualanamu, Andre Rosiade Minta Angkasa Pura Evaluasi

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade menyoroti kerja sama pengelolaan Bandara Internasional Kualanamu dengan pihak India. Andre Rosiade meminta PT Angkasa Pura dan InJourney melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap kerja sama tersebut untuk memastikan manfaatnya bagi Indonesia.

Dalam rapat dengar pendapat berbareng dengan jejeran dewan Angkasa Pura dan InJourney, Kamis (3/9/2026), Andre mengatakan, kerja sama Kualanamu dengan pihak India sempat dijanjikan memberikan sejumlah manfaat, termasuk komitmen investasi dan peningkatan trafik penumpang. Namun, menurutnya, sejumlah janji tersebut belum terlihat realisasinya.

"Kita dijanjikan perihal nan sangat menarik jika seandainya kerja sama Bandara Kualanamu dengan India. Tapi rupanya kan ini sebatas omon-omon," kata Andre.

Salah satu perihal nan menjadi sorotan Andre adalah komitmen chip in dana. Andre menyebut, sebelumnya pihak India disebut menjanjikan kontribusi sebesar Rp2,5 triliun. Namun, berasas info nan diterimanya, realisasi biaya nan diberikan hanya sekitar Rp600 miliar.

"Dulu jika tidak salah, janji chip in duit Rp2,5 triliun. Informasi nan saya dapatkan hanya Rp600 miliar," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR itu.

Selain komitmen dana, Andre mempertanyakan janji peningkatan trafik melalui kerja sama tersebut. Andre mengatakan belum memandang adanya perpindahan trafik nan signifikan dari Kuala Lumpur International Airport maupun Changi menuju Kualanamu.

"Janji bakal bawa trafik, rupanya kan omon-omon. Kita tidak memandang perpindahan trafik nan dari Kuala Lumpur International Airport ataupun dari Changi ke Kualanamu," tegas Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR tersebut.

Andre juga menyoroti rencana penyelesaian komitmen pihak India melalui pinjaman dari pihak ketiga dengan menggunakan aset Indonesia sebagai jaminan. Menurutnya, skema tersebut kudu dikaji secara hati-hati lantaran berpotensi merugikan InJourney, Angkasa Pura, maupun kepentingan negara.

"Kalau memang ini merugikan bagi InJourney, Angkasa Pura, apalagi sebenarnya pihak India ini, lenyap ngasih duit Rp600 miliar, dia mau menyelesaikan janjinya pakai pinjaman pihak ketiga juga dengan agunan aset kita," katanya.

Karena itu, Andre meminta Direktur Utama Angkasa Pura beserta jejeran segera melakukan kajian terhadap keseluruhan kerja sama tersebut. Andre menegaskan, andaikan hasil kajian menunjukkan kerja sama tidak menguntungkan alias justru merugikan, perjanjian kudu dipertimbangkan untuk dihentikan.

"Untuk itu saya minta Pak Dirut dan jejeran untuk melakukan kajian. Kalau ini merugikan, tidak menguntungkan, kita terminate saja perjanjian kerja sama ini," ujar Andre.

Untuk memastikan kajian dilakukan secara komprehensif, Andre juga meminta pandangan dari sejumlah abdi negara dan lembaga negara, ialah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bareskrim Polri, serta Kejaksaan Agung.

"Supaya jangan sampai kita dirugikan kerja sama dengan pihak ketiga," imbuhnya.

(rfs/gbr)