Skenario Uji Coba MLFF Terus Dimatangkan

Uji coba sistem pembayaran tol nirhenti dan nirsentuh alias multi lane free flow (MLFF).(Dok.Istimewa)

PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menyambut baik rencana pemerintah untuk segera merampungkan skenario testing sistem pembayaran tol nirhenti dan nirsentuh alias multi lane free flow (MLFF). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan teknologi dan kesesuaiannya dengan ekosistem jalan tol di Indonesia sebelum diterapkan secara lebih luas.

Direktur PT Roatex Indonesia Toll System Renaldi Utomo mendukung pemerintah dalam menyusun skenario teknis untuk penyelenggaraan pengujian. Berbagai skenario teknis tengah dibahas, baik kondisi ideal maupun situasi nan berpotensi menimbulkan hambatan di lapangan.

Menurut Renaldi koordinasi antara pemerintah dengan pihak penanammodal melangkah baik. Ia juga menilai Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan komitmen nan kuat terhadap kelanjutan proyek tersebut.

Sebagai penanammodal sekaligus mitra pemerintah, kata dia, RITS berkepentingan agar proyek melangkah sesuai rencana. Di sisi lain, perusahaan juga memandang adanya kesungguhan pemerintah untuk memastikan penerapan dilakukan secara hati-hati dan berbasis pengetesan nan memadai.

Meski demikian, agenda penyelenggaraan uji coba belum ditetapkan. Renaldi mengatakan pihaknya tetap menunggu keputusan pemerintah mengenai letak maupun waktu pengujian. Bali nan sejak awal diproyeksikan sebagai letak percontohan dinilai tetap menjadi salah satu opsi, meskipun kemungkinan pengetesan juga dapat dilakukan di ruas tol lain.

“Kami menunggu pengarahan pemerintah. Dari 2022 sampai sekarang kami selalu mengikuti pengarahan nan diberikan pemerintah,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Renaldi menegaskan perjanjian kerja sama nan dimiliki RITS sejak memperoleh surat perintah kerja dari pemerintah pada 15 Maret 2022 tetap merujuk pada konsep MLFF. Namun, dalam masa transisi, penggunaan palang dalam gerbang tol bentuk tetap dimungkinkan.

“Kami memang sudah sepakat bahwa dalam proses transisi ini tetap mempergunakan barrier. Jadi ada konsep transisi dan ada konsep akhir sesuai kreasi MLFF. Keputusan akhirnya tentu berada di pemerintah dan kami mendukung,” katanya.

Kajian ulang dan penyusunan skenario uji coba tersebut menjadi tahapan krusial sebelum pemerintah memutuskan kelanjutan penerapan MLFF, proyek nan selama beberapa tahun terakhir diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi antrean kendaraan, serta mempercepat transformasi digital jasa jalan tol nasional.

Proyek MLFF sendiri telah menjadi bagian dari agenda modernisasi sistem transaksi jalan tol nasional sejak 2018. Sistem ini dirancang untuk menggantikan transaksi berbasis kartu elektronik dengan teknologi nan memungkinkan kendaraan tetap melaju tanpa kudu berakhir alias memperlambat kecepatan secara signifikan saat memasuki jalan tol.

KAJI ULANG
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Ni Komang Rasminiati mengatakan bahwa pemerintah saat ini tetap mengkaji ulang kepantasan penerapan MLFF. Selain aspek izin dan operasional, pemerintah juga melakukan pendetailan teknis untuk memastikan keandalan sistem sebelum diterapkan secara nasional.

“Tahap ini kita lagi melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba terhadap sistem ini, apakah bisa diaplikasikan terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia,” kata Komang.

Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada Danang Parikesit menilai penerapan teknologi baru di jalan tol perlu dikaitkan dengan keahlian badan upaya jalan tol dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Menurutnya, terdapat sejumlah aspek eksternal nan dapat memengaruhi pencapaian standar pelayanan tersebut. Salah satu contohnya adalah keberadaan kendaraan over dimension over load (ODOL) nan dapat mempercepat kerusakan jalan tol.

“SPM kudu dipenuhi andaikan kapabilitas badan upaya jalan tol memungkinkan mereka mengelola variabel-variabel nan memengaruhi pemenuhannya," tuturnya.

Ia mengatakan selama badan upaya tidak bisa melarang kendaraan ODOL masuk ke jalan tol dan kendaraan tersebut menyebabkan kerusakan dini, maka mereka dapat mempunyai argumen tidak dapat memenuhi SPM.

Danang menambahkan, penerapan MLFF juga bakal berakibat pada beragam aspek jasa jalan tol, mulai dari waktu pemrosesan transaksi di gerbang tol hingga pengelolaan jasa pendukung seperti area istirahat. Karena itu, pengetesan nan komprehensif dinilai krusial untuk memastikan perubahan sistem pembayaran tidak menimbulkan persoalan baru dalam operasional jalan tol. (E-2)