Skema FLPP Jadi Pilihan Masyarakat Miliki Rumah Pertama

Ilustrasi area kediaman di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.(Dok. Meikarta)

SKEMA Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mempunyai rumah pertama. Hal ini bertindak juga bagi pekerja di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat.

Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama, developer Meikarta, Indra Azwar mengatakan penyediaan rumah terjangkau memerlukan keterlibatan pemerintah, perbankan, dan pengembang.

“Pemerintah telah menyediakan instrumen pembiayaan melalui FLPP. Perbankan menyalurkan pembiayaan, sementara developer menyediakan kediaman nan sesuai dengan ketentuan program,” kata Indra di Cikarang, Rabu (26/8).

Meikarta menyediakan sejumlah unit kediaman nan dapat diakses melalui skema KPR FLPP melalui kerja sama dengan Nobu Bank sebagai bank penyalur. Fasilitas tersebut ditujukan bagi masyarakat nan memenuhi persyaratan pemerintah.

Skema KPR FLPP menawarkan kembang tetap 6% hingga masa angsuran berakhir, tenor hingga 30 tahun, serta duit muka mulai 1%. Untuk sejumlah unit, angsuran disebut dapat dimulai sekitar Rp1,7 juta per bulan.

Namun, besaran angsuran tetap berjuntai pada nilai unit, jumlah duit muka, tenor nan dipilih, serta hasil kajian dan persetujuan bank terhadap calon debitur.

Menurut Indra, keterjangkauan menjadi salah satu persoalan utama dalam kepemilikan rumah. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan nilai properti, tetapi juga keahlian bayar angsuran dalam jangka panjang.

“Yang menjadi perhatian bukan hanya berapa nilai rumahnya, tetapi apakah masyarakat bisa mengakses pembiayaannya. Bunga tetap, duit muka nan ringan, dan tenor nan panjang memberikan ruang bagi masyarakat untuk merencanakan kepemilikan rumah,” ujarnya.

Program FLPP ditujukan untuk membantu MBR memperoleh rumah pertama melalui akomodasi pembiayaan bersubsidi. Di wilayah Jabodetabek, pemisah maksimal penghasilan penerima faedah disebut mencapai Rp12 juta per bulan bagi masyarakat belum menikah dan Rp14 juta bagi nan telah menikah, sesuai ketentuan nan berlaku.

Calon penerima juga kudu memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain berstatus penduduk negara Indonesia, belum mempunyai rumah, serta belum pernah menerima subsidi alias support pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Seluruh pengajuan tetap kudu melalui proses verifikasi dan kajian kepantasan oleh bank penyalur.

Lokasi Hunian Jadi Faktor Keterjangkauan

Selain keahlian bayar cicilan, letak menjadi aspek nan turut menentukan keterjangkauan hunian, terutama bagi pekerja di area industri.

Cikarang merupakan salah satu koridor industri utama di Jawa Barat dengan konsentrasi area manufaktur dan pusat aktivitas ekonomi. Hunian nan berada dekat dengan tempat kerja berpotensi mengurangi waktu perjalanan dan beban biaya transportasi pekerja.

Indra mengatakan pengukuran keterjangkauan rumah tidak cukup hanya berasas nilai jual dan angsuran bulanan.

“Bagi pekerja, rumah nan terjangkau bukan hanya soal cicilan. Lokasi juga menentukan berapa banyak waktu dan biaya nan kudu dikeluarkan setiap hari untuk bekerja dan menjalani kehidupan berbareng keluarga,” katanya.

Perluasan pemanfaatan FLPP menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah pertama di tengah agenda pemerintah mempercepat Program 3 Juta Rumah.

Persoalan perumahan tidak hanya berangkaian dengan kesiapan unit, tetapi juga keahlian masyarakat memperoleh pembiayaan nan sesuai dengan tingkat pendapatan mereka.

Kolaborasi pemerintah, bank penyalur, dan developer menjadi salah satu aspek nan menentukan sejauh mana pembangunan perumahan dapat diakses oleh masyarakat nan membutuhkan. (Z-10)