Singgung Reformasi 1998, AHY Ingatkan TNI-Polri Tetap Netral

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan bahwa jejeran TNI-Polri kudu bersikap netral dan ahli tanpa masuk ke politik praktis, khususnya ketika proses pemilihan umum (pemilu). Hal ini tidak terlepas dari aktivitas reformasi tahun 1998, diharapkan mewujudkan kerakyatan sehat.

"Reformasi datang untuk mengoreksi pemusatan kekuasaan nan berlebihan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, lemahnya supremasi hukum, terbatasnya kebebasan dan partisipasi rakyat, serta terlibatnya militer dan kepolisian dalam politik kekuasaan, dan tidak netralnya aparatur negara dalam kehidupan politik," kata AHY dalam sambutan pidato politik Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Gedung DPP Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).

AHY menegaskan pentingnya menjaga amanah reformasi dengan memastikan seluruh perangkat dan aparatur negara berdiri di atas semua golongan.

Dia meminta TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan aparatur negara lainnya tetap ahli serta netral, termasuk dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

"TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara kudu ahli dan netral. Termasuk dalam setiap pemilu, mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua," kata dia.

AHY juga menegaskan akomodasi negara kudu digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik praktis. Dia juga meminta agar seluruh peserta pemilu mendapat perlakuan nan adil, serta menghormati hasil pemilu sebagai corak mandat rakyat.

Menurutnya, pemilu adalah milik, sehingga tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun. Rakyat berkuasa untuk memilih maupun dipilih.

"Siapapun nan menang, kudu menang lantaran mendapatkan kepercayaan rakyat. Dan siapapun nan kalah, kudu menghormati kehendak rakyat," kata dia.

AHY menyinggung kader Demokrat untuk meneladani pengalaman 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya dalam proses pergantian kekuasaan.

Menurutnya, proses tersebut melangkah secara demokratis dan tenteram setelah dua periode. Dia menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat dan mempunyai pemisah waktu.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat nan mempunyai pemisah waktu," tegas dia.