Sidak, Dudung Temukan 2 Dapur MBG di Jakbar Tak Layak Beroperasi

Kepala Staf (Kastaf) Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di area Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dari hasil peninjauan langsung, Dudung menemukan persoalan mengenai kebersihan, hingga standar kesehatan pangan.

Sidak itu dilakukan, Selasa (12/5/2026) pagi tadi. Dalam sidak tersebut, Dudung menemukan beberapa kondisi nan dinilai tidak sesuai standar, antara lain area dapur nan kotor, keberadaan belatung, pallet nan tidak memenuhi standar sehat, tempat pencucian nan tidak layak, ruangan dapur nan panas, serta area dapur kering, penyimpanan basah, dan penyimpanan kering nan tetap bercampur.

Menurut Dudung, pemisahan antara area kotor dan area bersih merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan. Oleh lantaran itu, dia meminta agar dapur SPPG nan tidak memenuhi standar segera diperbaiki dalam waktu dekat.

"Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN," kata Dudung dalam keterangan tertulis Kantor Staf Presiden, Selasa (12/5/2026).

Dudung mengatakan, KSP telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional dan Wakil Kepala BGN untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. Ia juga mendorong agar dapur SPPG nan tidak memenuhi standar segera disuspen.

"Yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN. Setelah saya memandang langsung kondisi di lapangan, kita sorong kepada Kepala BGN agar dapur nan tidak memenuhi standar disuspen saja," ujarnya.

Dudung menekankan, MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto nan bermaksud memenuhi gizi anak-anak Indonesia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Oleh lantaran itu, pelaksanaannya tidak boleh hanya mengejar sasaran jumlah makanan, tetapi kudu memastikan nilai gizi dan kesehatan penerima manfaat.

"Kalau hanya untuk memenuhi sasaran makanan, catering juga bisa. Tetapi nan paling krusial bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu nan selalu ditekankan Bapak Presiden," ucapnya.

Dudung juga mengingatkan bahwa anggaran MBG berasal dari duit rakyat sehingga kudu dipertanggungjawabkan secara benar. Ia meminta semua pihak, termasuk yayasan, pengelola SPPG, pemerintah daerah, dan pihak mengenai lainnya, tidak menjadikan program ini semata-mata sebagai ladang bisnis.

"Tidak boleh ada pihak-pihak nan tujuan kita itu baik, kemudian diuntungkan secara berlebihan. Kalau ada untung ya wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini duit rakyat nan kudu dipertanggungjawabkan," katanya.

Dudung juga meminta masyarakat dan perangkat wilayah, termasuk RT, ikut mewaspadai penyelenggaraan program MBG di lapangan. Menurutnya, kelalaian terhadap standar kesehatan dapat berakibat serius terhadap anak-anak penerima manfaat.

"Jangan menganggap gampang. Nanti jika terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban. Ini nan tidak kita inginkan," tegasnya.

Dudung memastikan KSP bakal terus mengawal penyelenggaraan program MBG. Ia apalagi menyatakan bakal melakukan sidak secara diam-diam ke sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat, untuk memastikan program tersebut melangkah sesuai standar.

"Saya sudah mendapat info tentang kondisi di beberapa tempat lain, termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya bakal melakukan sidak secara diam-diam untuk memastikan program ini betul-betul melangkah sesuai standar," ujarnya.

Eks Pangdam Jaya ini menegaskan pengawalan program MBG merupakan bagian dari tanggung jawab KSP untuk memastikan program prioritas Presiden betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Program ini dirintis dari sekarang agar kualitas anak-anak Indonesia ke depan bisa bersaing dengan bumi luar. Oleh lantaran itu, standar kesehatan, kebersihan, dan nilai gizi kudu menjadi perhatian utama," ujarnya.

Dudung menegaskan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kudu dikawal secara ketat agar melangkah cepat, aman, akuntabel, dan betul-betul memberi faedah bagi anak-anak Indonesia.

Ia memastikan KSP bakal mengaudit seluruh SPPG secara nasional. Pihaknya bakal mengategorikan SPPG nan layak ataupun tidak.

"Yang pertama kudu kita perhatikan adalah kebersihan. KSP bakal segera mengaudit secara sigap dan memverifikasi secara nasional SPPG. Nanti bakal ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, alias tidak layak sehingga tidak bisa operasional," kata Dudung.

Dudung menambahkan sertifikat dan proses verifikasi dapur SPPG tidak boleh berakhir pada aspek administrasi. Menurutnya, nan paling krusial memastikan kondisi aktual di lapangan betul-betul memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan.

"Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya manajemen saja, tetapi kudu diyakinkan betul, terutama aspek Kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur nan saya sidak ini tidak layak," ujarnya.

(eva/isa)