Siaga Perang Pecah di Asia, China Ngamuk ke Jepang

1 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - China "ngamuk" ke Jepang. Pemerintah Presiden Xi Jinping menuduh Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang menyebarkan klaim "tidak berdasar" dan menimbulkan kebingungan.

Mengutip AFP, ini mengenai pernyataan Menhan Shinjiro Koizumi Minggu. Ia berjanji untuk terus memperkuat militer Jepang dan memperingatkan bahwa peningkatan militer China nan tidak transparan.

Komentarnya menyusul perselisihan diplomatik selama berbulan-bulan antara kedua negara Asia nan dimulai sejak November 2025. Kala itu, Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mengatakan "Jepang dapat melakukan intervensi militer jika China mencoba merebut Taiwan, pulau nan berpemerintahan sendiri nan diklaim oleh Beijing".

"Mereka tampak pucat dan lemah di hadapan serangkaian kebenaran dan nomor historis dan hukum," kata ahli bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konvensi pers, menanggapi pernyataan Koizumi, Senin (1/6/2026).

"Pejabat Jepang ini dengan sengaja... mencoba membalikkan keadaan dan menabur kebingungan," tambahnya.

"Dialog nan disebut-sebut Jepang hanyalah kemunafikan-pertunjukan nan dilakukan untuk pencitraan, tanpa ketulusan nan sebenarnya."

Di bawah kepemimpinan Takaichi, Jepang mempercepat kebijakan pertahanan nan lebih proaktif. Negara ini semakin melepaskan pandangan pasif nan selama ini digunakan dalam strategi dunia pemerintahan Negeri Sakura, sejak akhir Perang Dunia II.

Sebelumnya, Koizumi menyampaikan komentarnya pada Dialog Shangri-La IISS tahunan di Singapura. Ia mengatakan bahwa keahlian militer China nan berkembang merupakan "masalah nan sangat mengkhawatirkan bagi Jepang".

"Tokyo bakal terus meningkatkan keahlian pertahanannya dan melakukan pembaruan berkepanjangan dengan tingkat transparansi nan tinggi, termasuk di bagian kepintaran buatan, sistem tanpa awak, serta pertahanan siber dan ruang angkasa," katanya.

Sebenarnya, Beijing sering mengecam Tokyo atas kebijakan "militerisme baru" nan diambilnya. China mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindakan gegabah nan dapat menggoyahkan stabilitas kawasan.

(sef/sef)

Add